Kepala Kementerian Agama Kota Kediri, A. Zamroni bersama beberapa lulusan PKPPS Ulya Wali Barokah. (Ist)
Meskipun bentuknya kesetaraan, tapi lulusannya sama dengan lembaga formal lainnya, apakah itu Madrasah Aliyah atau SMA. Namun karena nama itu mempengaruhi suatu sudut pandang, pemerintah menghilangkan nama pendidikan kesetaraan.
A. Zamroni mengatakan, tahun ini akan terbentuk Dirjen baru yang berupa Direktur Jenderal Pontren yang khusus mengelola pondok pesantren. Sehingga kedepannya secara otomatis pondok pesantren punya standar yang sama. Pemerintah bukannya menghapus PKPPS, tapi menggantinya dengan yang lebih baru, yang lebih diperhatikan dan difasilitasi, jadi tidak ada istilah pendidikan kesetaraan.
“Mudah-mudahan segera terwujud, sehingga anak-anak kita legal-formalnya jelas, tidak ada perbedaan. Sehingga lulusan pondok pesantren sama dengan lembaga formal lainnya,” lanjutnya.
Disini guru-guru mempunyai waktu yang sangat cukup untuk membentuk karakter para santri. Lingkungannya diciptakan mendukung para santri menjadi bermoral. Dengan demikian tidak rugi sekiranya bapak-ibu mempercayakan anaknya untuk sekolah, dididik, dibentuk di dalam naungan Yayasan Wali Barokah.
“Anak-anakku, perjalanan kalian masih panjang, masih belum cukup kiranya hanya tamat di PKPPS, silahkan meneruskan di perguruan tinggi, jangan minder, ijazah kalian setara dengan ijazah SMA dan Aliyah,”pesan A. Zamroni.
Sedanhkan, Kepala PKPPS Ulya Wali Barokah H. Agus DS mengungkapkan, angkatan pertama ini pihaknya melepas 59 santri. diantaran beberapa santri ada yang mengikuti program Beasiswa Baznas.
“Juga ada 2 santri kami yang diterima di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember melalui jalur seleksi prestasi akademik nasional (SPAN) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN),” ucap H.Agus DS.
Ketua Yayasan Wali Barokah H. Achmad Fawwaz Abd. Aziz, ditemui terpisah, mengaku bangga bahwa pihaknya bisa mengadakan acara pelepasan santri kelas 12. Terlebih ini merupakan angkatan pertama. Ia juga mengapresiasi pihak guru yang selalu bersinergi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Baik pendidikan sekolah maupun pesantren.
“Harapannya ketika mereka mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, kuliah, bekerja atau mungkin nikah, secara agama mereka sudah siap,” tutur H. Achmad Fawwaz, Sabtu (24/5/2025). (uji/van)
