Petugas saat melayani pelaku UMKM untuk konsultasi pengurusan izin usaha berupa NIB, PIRT, merk, BPOM serta sertifikasi halal. (Ist).
Adapun melalui kelompok bantuan dalam bentuk hibah peralatan sejak 2021-2024 sudah terealisasi 100 kelompok.
Menurut Santoso, kepemimpinan Dhito sejak periode pertama terus memberikan perhatian bagi pelaku UMKM, termasuk mendorong untuk pengurusan izin usaha berupa NIB, PIRT, merk, BPOM serta sertifikasi halal.
Untuk fasilitasi BPOM telah terbentuk rumah produksi yang berlokasi di Pare. Hal ini penting guna memudahkan pemerintah dalam melakukan pendampingan.
"Hingga 2025 ini setidaknya terdapat 25.833 UMKM yang telah terdaftar dan (dari jumlah itu) paling banyak 8.939 bergerak di usaha kuliner," urainya.
Selain permodalan dan legalitas usaha, masih kata Santoso, pendampingan juga diberikan dalam bentuk fasilitasi kemasan produk UMKM secara gratis melalui rumah kemasan.
Hal ini sebagaimana pesan Dhito yang mendorong, pelaku UMKM untuk melakukan inovasi. Sebagai contoh pada produk kuliner, perlu adanya inovasi pada kemasan atau packaging supaya produk yang dijual lebih menarik perhatian konsumen.
Untuk fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha tersebut, sejak 2021 Dhito mendirikan Gerai Rumah Inkubasi (Garasi) UMKM.
"Untuk kegiatan pendampingan termasuk bagi UMKM yang akan mengurus legalitas usaha, juga bisa datang ke Garasi UMKM setiap hari Rabu," ungkap Santoso.
Ditambahkan Santoso, sesuai jadwal, setiap bulannya pendampingan di Garasi Kecamatan Papar dilaksanakan pada Rabu minggu pertama, Garasi Pare pada minggu kedua, Garasi Grogol minggu ketiga dan Ngadiluwih minggu keempat. (uji/van)
