SUMENEP (bangsaonline) – Rehabilitasi Pekerja Seks Komirsial (PSK) Sumenep ke tempat rehabilitasi di daerah lain dinilai tidak optimal, bahkan terkesan hanya buang-buang anggaran saja. ”Rehabilitasi PSK ke Kediri itu masih kurang efektif dan hanya menghabiskan uang pemerintah saja,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep Abd Madjid (20/4/2014).
"Pengiriman PSK pada awal tahun 2014 ke Mojokerto untuk menjalani rehabilitas dari Pemkab Sumenep sekitar 6 orang. Dua di antaranya penduduk asal Sumenep, sisanya warga luar daerah. Tapi, untuk biaya keenam PDK itu ditanggung oleh Pemerintah Sumenep,” tambahnya.
BACA JUGA:
- Pemkab Sumenep Sediakan Angkutan Balik Gratis Warga Kepulauan Jalur Laut dan Darat
- Warga Sumenep Diduga Gelapkan Uang Pembelian Tanah Dosen asal Surabaya di Pamekasan
- Antisipasi Lonjakan Pemudik, Jalur Mudik Bali-Kepulauan Raas Sumenep Segera Dibuka
- Dandim 0827/Sumenep Pimpin Korps Raport Kenaikan Pangkat 18 Personel
Madjid mengungkapkan, PSK menjalani proses rehabilitasi selama tiga bulan, dengan diberi berbagai keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Setelah mereka dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing dengan dibekali modal dan peralatan sesuai dengan ilmu yang didapat.
"Ketika selesai menjalani rehabilitasi, ternyata para PSK masih belum bisa mengembangkan keterampilan yang didapatnya. Ini kan merugikan Pemkab Sumenep, karena tidak bisa memetik hasilnya," jelas Madjid.
Faktor utamanya, lanjut dia, adalah terkendala segi permodalan. Sebab bantuan yang telah diberikan pemerintah dinilai kurang optimal. "Butuh modal besar untuk mengembamgkan suatu keterampilan dan waktunya lama,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News