Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi (tengah), didampingi pengurus saat memberikan keterangan pers. Foto: MUSTAIN/BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - DPD Golkar Sidoarjo menegaskan dukungan dan komitmennya dalam mengawal pemerintahan daerah setempat. Sikap politik ini didasarkan pada kesamaan visi dan keselarasan program kerja Pemkab Sidoarjo dengan nilai-nilai perjuangan partai, khususnya dalam memperkuat pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat.
"Implementasi 14 Program Kerja Baik yang dijalankan pasangan Subandi-Mimik mencerminkan semangat kekaryaan yang selama ini diusung Partai Golkar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada hasil," kata Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, saat konferensi pers di Kantor DPD Golkar Sidoarjo, Senin (23/6/2025).
Ia menyebut sikap partai sejalan dengan kebijakan politik nasional, mengingat Golkar merupakan partai pengusung dan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
"Keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan implementasi program strategis nasional hingga ke tingkat kabupaten," ucapnya.
Golkar, lanjut Adam, berkomitmen untuk terus bersinergi dan berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan yang selaras dengan arah pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.
Menanggapi dinamika relasi antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, ia menegaskan pihaknya tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan internal. Ia percaya bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
"Kepemimpinan yang solid dan harmonis tetap menjadi fondasi utama bagi kelancaran roda pemerintahan dan keberhasilan pembangunan daerah," katanya.
Adam menambahkan, Golkar memiliki hubungan baik dengan Bupati Sidoarjo, Subandi, yang diusung pada Pilkada 2024, dan Wakil Bupati, Mimik Idayana, Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo. Keduanya adalah sahabat dan mitra strategis Golkar baik di tingkat nasional maupun lokal.
"Partai Golkar saat Pilkada merupakan Ketua Tim Koalisi, di mana koalisi pengusung terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, dan Demokrat, serta partai pendukung non-parlemen seperti Hanura, Buruh, PKN, Garuda, dan Perindo," paparnya.
Ia berharap dinamika yang terjadi saat ini bisa segera diredam melalui komunikasi terbuka dan semangat tabayun.
"Masyarakat Sidoarjo membutuhkan stabilitas dan kepastian, bukan kegaduhan politik," ujarnya.
Adam juga mengajak seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik.
"Kami menginstruksikan Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo untuk memantau 14 Program Kerja Baik dan memastikan telah masuk dalam pembahasan APBD 2025. Kami juga minta mereka mengawasi program penanggulangan banjir yang menjadi momok tahunan," ungkapnya.
Ia menegaskan, Fraksi Golkar juga diminta mengawal implementasi program strategis nasional Presiden Prabowo seperti Kedaulatan Pangan, Makanan Bergizi Gratis untuk Siswa, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih di Sidoarjo.
"Meski hanya memiliki lima kursi di DPRD Sidoarjo, komitmen kami untuk rakyat tidak akan surut," pungkasnya. (sta/mar)
