Motif Kecurangan Pilwali Surabaya Diendus, Foto Saat Mencoblos Bisa Ditukar Uang

Motif Kecurangan Pilwali Surabaya Diendus, Foto Saat Mencoblos Bisa Ditukar Uang Tri Rismaharini

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Calon Walikota nomor urut dua, Tri Rismaharini berpesan khusus menyoal adanya indikasi upaya-upaya kecurangan yang mulai tercium.

Risma mengaku telah mendapat informasi valid dari sebuah lembaga di Jakarta, menjelang pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015, mendatang.

"Para pemilik suara yang mencoblos diminta untuk memfoto nomor yang dipilih. Selanjutnya, nanti bisa ditukar dengan uang. Itu bahaya sekali," terang Risma.

Jika masyarakat menemukan upaya tersebut, diminta oleh Risma untuk melaporkan kepada penyelenggara Pilkada. Termasuk ke tim internal pemenangan.

Risma mengatakan jika upaya-upaya seperti itu perlu dicegah. Sebab, pola kecurangan yang dilakukan terkesan sistematis dan masif. "Sudah ada rencana seperti itu. Kalau ada yang mengetahui segera laporkan," tegas mantan Kepala Bappeko dan DKP Kota Surabaya ini.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan dari pasangan Cawawali Whisnu Sakti Buana dalam agenda pembekalan 500 saksi dari tiga kecamatan, yakni Rungkut, Tenggilis, dan Gunung Anyar di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, kemarin (12/10) malam.

Beberapa informasi lainnya yang didengar oleh Risma, kampung-kampung di beberapa wilayah sedianya telah diiming-iming untuk digelontorkan uang dalam jumlah besar.

"Jika itu sampai diterima warga, sangat disayangkan. Perbaikan Surabaya 5 tahun kedepan hanya tergadaikan dalam sehari. Ruginya itu nanti. Dan yang merasakan seluruh Warga Surabaya," urai politisi perempuan yang pernah meraih penghargaan Walikota terbaik Dunia Ke-3.

Menurut Risma, kecurangan seperti itu tidak bisa maksimal diketahui oleh tim pemenangan. Sehingga, peran serta para saksi maupun seluruh Warga Surabaya harus turun tangan.

Dia berpesan tidak hanya kepada seluruh undangan yang hadir. Melainkan kepada Warga Surabaya dengan memiliki hak pilih.

Pembangunan Kota Pahlawan kata Risma, tidak bisa diukur dari upaya kecurangan yang dilakukan. Melainkan, kinerja nyata untuk perubahan.

"Seperti kata Mas Whisnu. Panjenengan semua (Saksi, Red) dalah ujung tombak. Kalau sampai mbreset (gagal), maka semua warga yang terkena dampaknya," pungkas Risma. (lan/rev)