Ketua DPRD Kabupaten Malang saat menyampaikan paparan dalam rapat paripurna.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Pemkab Malang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin sinergi dengan dewan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Malang, Sanusi, dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (1/7/2025). Agenda utama rapat adalah penyampaian jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
"Kami sangat menghargai seluruh masukan yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD, yang mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," kata Sanusi.
Ia menekankan, penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 akan mengedepankan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dokumen anggaran ini harus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” tuturnya.
Sanusi juga menyampaikan, meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan target sebesar 0,68% akibat penyesuaian transfer pemerintah pusat, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat 10,48% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini menjadi indikator positif bagi kemandirian fiskal daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp112 miliar, termasuk penguatan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Kenaikan BTT ini bertujuan mengantisipasi kewajiban pengembalian dana dan mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
"Penambahan BTT ini juga bagian dari tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang akselerasi pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," ucap Sanusi.
Pada sisi pembiayaan, ia menyatakan Pemkab Malang mencatat pembiayaan netto sebesar Rp305 miliar yang difokuskan pada program prioritas dan belanja wajib.
"Kami memastikan setiap rupiah yang digunakan memiliki arah dan tujuan jelas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan," sebutnya.
Soal infrastruktur, pemerintah daerah setempat menetapkan skala prioritas perbaikan jalan kabupaten sepanjang 1.641 km, dilakukan bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Rp8 miliar telah dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan kerja bagi 739 peserta, guna memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan dunia usaha.
“Kami berupaya mendorong link and match antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja, termasuk untuk lulusan SMK,” kata Sanusi.
Mengakhiri paparannya, ia menyampaikan harapan agar pembahasan Raperda bersama Badan Anggaran DPRD dapat segera dirampungkan dengan tetap mengacu pada tema dan prioritas dalam RKPD 2025.
“Kami harap sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga, agar APBD benar-benar menjadi instrumen fiskal yang efektif demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” pungkasnya. (dad/mar)
