Penandatanganan nota persetujuan bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan
“Persetujuan ini juga menjadi indikator akuntabilitas dan komitmen kita dalam memperbaiki efektivitas program pembangunan. Setiap angka dalam APBD memiliki implikasi langsung terhadap pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” urainya.
Dalam rancangan perubahan APBD 2025, pemerintah daerah menyesuaikan sejumlah alokasi anggaran untuk mempercepat program-program prioritas, termasuk peningkatan infrastruktur dasar, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan bagi sektor usaha kecil dan menengah.
Perubahan ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan ketimpangan antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran dan kawasan yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
“Kita berharap APBD hasil pembahasan ini mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat ketahanan sosial daerah,” jelas Bupati.
Baik DPRD maupun Pemkab menekankan pentingnya menjaga kesinambungan sinergi dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan daerah.
Dalam konteks perubahan APBD, kolaborasi dua unsur pemerintahan daerah ini menjadi kunci keberhasilan tata kelola yang demokratis dan responsif.
Bupati Rusdi menyatakan bahwa keberhasilan pembahasan ini tidak hanya terletak pada tercapainya kesepakatan anggaran, tetapi juga pada proses dialog dan tukar pikiran yang mencerminkan semangat keterbukaan dan tanggung jawab bersama.(afa/van)
