SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pengetatan izin pembagunan tower oleh Pemkot Surabaya, membuat para pengusaha operator telekomuikasi kelimpungan. Buktinya, mereka kini memasang beberapa tempat strategis dengan antena receiver karena dianggap lebih murah dan efisien dibanding jika harus membangun tower baru.
Operator seluler kini lebih memilih untuk memanfaatkan gedung gedung pencakar langit serta bangunan reklame dengan ketingian tertentu. Tak ayal, hal ini kemudian dipersoalkan oleh komisi A DPRD Surabaya.
Kemarin (22/10) Komisi A melakukan hearing masalah ini dengan Kepala Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR), Eri Cahyadi dan Antiek Sugiharti Kepala Diskominfo.
Penempatan antena receiver di atas konstruksi reklame ini dianggap menyalahi aturan perda dan perwali terkait peruntukannya. Sebab, saat pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) reklame jelas-jelas akan dipakai untuk pendirian papan iklan. Namun kenyataannya selain untuk reklame, bangunan tersebut juga dipakai untuk pemasangan antena receiver.
“Awalnya IMB yang diajukan itu kan untuk reklame. Lha kalau sekarang digunakan untuk antena telekomunikasi kan berarti tidak sesuai pengajuan awalnya. Ini harus disikapi oleh DCKTR, karena nyata-nyata sudah menyalahi regulasi yang ada di Pemkot Surabaya. Coba kalau konstruksi reklame itu tak kuat menahan beban dan roboh siapa yang bertanggung jawab,” ujar Adi Sutarwijono, wakil ketua komisi A saat hearing.
Adi mengatakan bahwa masalah ini tak boleh disepelekan oleh DCKTR yang menerbitkan IMB reklame. Sebab, pemasangan antena tersebut sudah pasti tidak melalui perijinan yang benar. Selain itu DCKTR juga perlu membuat terobosan baru untuk masalah ini karena paling tidak akan ada sumber PAD baru dari pemasangan antena di atas konstruksi reklame ini.
