Pembangunan Gedung KDMP Desa Curah Cottok, Kacamatan Kapongan, Situbondo.
“Kenapa uang dari BI tidak disalurkan, mana koperasi sudah siap kucurkan,” cetusnya.
Ia menjelaskan, Bupati Situbondo tidak bisa mengambil langkah karena KDMP merupakan program pusat.
“Bupati masih tunggu dari pusat juga, mendahului aturannya salah,” ucapnya.
Samsuri berharap agar anggaran segera turun agar koperasi desa bisa berjalan, terutama untuk pengelolaan barang subsidi seperti gas dan pupuk.
Permodalan dan Fasilitas Masih Jadi Kendala
Senada dengan Samsuri, Ketua KDMP Kelurahan Mimbaan, Sugeng Mariyanto, menyebut kendala utama vakumnya koperasi adalah minimnya modal dan fasilitas.
“Modal dan fasilitas seperti tempat atau unit usaha, barang yang akan dijual, dan barang yang mau dijual harus dari BUMN yang ditunjuk pemerintah seperti sembako, pertanian, pertamina,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu mempermudah operasional KDMP, termasuk penyediaan fasilitas tempat usaha.
Sementara itu, seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya menyarankan agar Dana Hibah Ketahanan Pangan sebesar Rp200 juta yang wajib dialokasikan untuk usaha ketahanan pangan, bisa disisihkan 20 persen untuk mendukung KDMP. (sbi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
