Mahasiswa Pasuruan Bedah Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Dialog Publik Kritis

Mahasiswa Pasuruan Bedah Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Dialog Publik Kritis Diskusi yang digelar BEM Pasuruan Raya terkait 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adi memaparkan sejumlah program nasional yang telah berjalan di Pasuruan, seperti Program Makan Siang Bergizi dengan 7 dari 23 dapur umum aktif, serta Program Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem. Namun, ia juga melontarkan kritik kepada mahasiswa agar tidak hanya berkutat pada wacana.

“Gerakan mahasiswa jangan hanya jadi menara gading. Coba tengok isu narkoba dan HIV/AIDS di Pasuruan, yang masih tinggi. Sudahkah itu menjadi fokus gerakan kita? Gerakan intelektual harus praksis, tidak berhenti di ruang diskusi,” paparnya.

Diskusi semakin berbobot dengan kehadiran narasumber lintas sektor, di antaranya:

- Gus H. M. Nailurrochman, S.IP., M.Pd. – Ketua PCNU Kota Pasuruan, menekankan pentingnya etika sosial dalam kebijakan publik.

- Dr. Moch. Mubarok, M.IP. – Pengamat politik Unesa, mengulas tren pemerintahan tersentralisasi.

- Dr. Mochammad Taufiq, M.Pd. – Rektor Uniwara, menyoroti lemahnya literasi kebijakan publik di masyarakat bawah.

- H.M. Rohani Siswanto, SE., MM. – Sekretaris Partai Gerindra, menyebut pemerintahan kini berada pada fase 'pembumian visi besar' menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam analisisnya, Mubarok menyebut pola komunikasi pemerintahan saat ini masih sangat tersentral di Jakarta.

“Kebijakan besar seperti kemandirian pangan atau digitalisasi layanan publik belum memiliki downstream policy yang jelas di daerah. Ini yang membuat jarak antara narasi nasional dan pengalaman lokal tetap lebar,” ujarnya.

Forum ini menunjukkan dinamika demokrasi tak hanya hidup di Jakarta, tetapi juga berdenyut kuat di daerah. Pasuruan menjadi contoh bahwa mahasiswa masih memegang bara idealisme untuk memastikan kebijakan negara berpihak pada rakyat.

Dalam konteks nasional, suara-suara seperti ini menjadi pengingat, keberhasilan pemerintahan bukan hanya soal angka makroekonomi, tetapi juga sejauh mana kebijakan mampu 'mendarat' di ruang-ruang kecil tempat rakyat hidup dan bergulat.

“Jika pusat sibuk menjahit visi, maka daerah harus memastikan benangnya tidak putus di tengah jalan.” (maf/par/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO