Ketua Ponpes Nurul Huda Al Manshurin, Asyhari Eko Prayitno (nomor 2 dari kiri) saat menyambut salaman dari Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, A. Zamroni. Foto: Ist
“Bagi santri yang akan pindah, pondok asal harus mengeluarkan surat mutasi dan menghapus data siswa tersebut di EMIS,” ucapnya.
Faruq juga mengingatkan agar administrasi pondok dilengkapi, seperti Buku Induk, Notula Rapat, Buku Tamu, Buku Surat Keluar-Masuk, dan Daftar Jumlah Ustadz-Ustadzah.
“Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan seluruh Ponpes di bawah naungan Kemenag Kota Kediri dapat mencapai standar administrasi yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya,” paparnya.
Ketua Ponpes Nurul Huda Al Manshurin, Asyhari Eko Prayitno, menyatakan pesantren LDII telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program pemerintah.
“Hal ini terlihat dari keaktifan kami dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag), termasuk sosialisasi, verifikasi, dan validasi data EMIS untuk pondok pesantren,” katanya.
Ia menegaskan, data yang akurat adalah fondasi penting bagi pertumbuhan pesantren.
“Kami menginstruksikan kepada seluruh operator EMIS di pesantren naungan LDII untuk serius dalam memberikan data yang benar dan akurat, sebab itu fondasi agar pondok pesantren dapat tumbuh dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Daud Soleh, Sekretaris Ponpes Wali Barokah. Ia menyatakan kesiapan lembaganya menjadi tuan rumah sosialisasi EMIS.
“Dukungan kami terhadap sosialisasi EMIS ini menegaskan peran strategis lembaga kami dalam memajukan pendidikan keagamaan yang profesional religius di Indonesia,” ucapnya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
