Lujeng Sudarto (kiri) dan Maulana Sholahudin.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Dua orang aktivis dari Pasuruan, yakni Lujeng Sudarto dan Maulana Sholahudin angkat bicara soal aksi penolakan warga dalam pembangunan Batalion TNI AL di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Pasuruan.
“Jika ditarik pada persoalan klaim kepemilikan tanah, maka secara hukum warga kalah,” kata Lujeng Sudarto yang juga sebagai Direktur Pusat Study Advokasi Pusaka, Sabtu (15/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa dirinya yakin pihak TNI AL memiliki bukti kuat atas tanah di kawasan tersebut. hanya saja, secara kultural warga juga dalam posisi kuat, karena secara faktual warga sudah mendiami kawasan tersebut sejak lama.
Dia juga menanyakan urgensi TNI AL dalam membangun Batalion di Kawasan tersebut.
“TNI AL menggunakan kawasan tersebut untuk pembangunan batalion 15 guna kepentingan pertahanan, aspek strategisnya di mana?” tanya Lujeng.
Menurut Lujeng, tidak ada yang straregis di kawasan tersebut untuk kepentingan latihan dan pertahanan. Sebab, di sana tidak ada potensi gangguan dan ancaman, karena sebelah utara adalah laut Jawa dan kanan kiri juga masih kawasan Indonesia.
“Jadi kalau harus direlokasi bukan warganya, tetapi TNI AL yang mestinya pindah di kawasan (teritorial) yang berbatasan dengan negara lain atau kawasan yang memiliki potensi ancaman dari aspek pertahanan dan keamanan,” terangnya.
Senada dengan Lujeng, Maulana Sholahudin atau lebih akrab dipanggil Cak Maul mengatakan bahwa kunci untuk pertahanan negara maka harus strategies, seperti menjaga langsung perbatasan, morotai, selat Malaka, dan lainya.
Ia menguraikan bahwa di semua sisi kawasan yang berhadapan dengan negara lain itu sangat dibutuhkan tempat pertahanan. Sebab, di sana masih banyak kapal laut asing yang masuk lautan Indonesia.
“Posisi yang urgen dan strategis adalah yang berpotensi sengketa, dengan Malaysia, laut China dan itu ada kemungkinan potensi perang di sana,” katanya.
“Apa strategisnya (Desa) Alastlogo yang hanya berhadapan dengan Selat Jawa yang tertutup Pulau Madura?” imbuhnya.
Sementara itu, Komandan Pusat Latihan Khusus Kolatmar, Letkol Mar. Alamsyah menjelaskan, pembangunan tersebut merupakan program pemerintah pusat. Pihaknya tidak akan melanjutkan proses apa pun sebelum ada dialog resmi dengan pemerintah daerah.
“Kami di sini hanya mengawasi program. Pembangunan Batalion 15 merupakan program dari pemerintah pusat. Semua aspirasi warga sudah kami sampaikan,” jelas Almasyah, Jumat (14/11/2025).
Setelah mendapat penjelasan dan proyek pembangunan Batalion 15 dihentikan sementara, massa akhirnya membubarkan diri. Warga menunggu agenda pertemuan bersama Bupati Pasuruan dan TNI AL. (afa/msn)
