Ilustrasi. Foto: Unsplash
Ia menekankan perlunya pergeseran dari pendekatan spending oriented menuju outcome oriented agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tantangan efisiensi anggaran, perubahan skema transfer daerah, dan dinamika global menuntut cara pandang baru dalam pembangunan. Di sinilah peran pemikiran akademik dan doktor ekonomi menjadi sangat penting,” ujar Emil.
Sementara itu, ekonom dan pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terlihat stabil secara statistik belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ia menilai Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang lebih berdaulat dan inklusif agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Kongres ini juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional serta pelantikan Dewan Pimpinan Pusat IDEI periode 2025–2030.
Pelantikan ini diharapkan memperkuat soliditas organisasi dan memperluas peran IDEI sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan kebijakan ekonomi jangka panjang.
Bendahara Umum IDEI, Prof. Dr. Hj. Sukesi, menyampaikan bahwa kepengurusan baru berkomitmen mendorong kebijakan ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada keberlanjutan. IDEI menargetkan kontribusi yang lebih nyata dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju 2045.
Melalui Kongres IDEI 2026, para doktor ekonomi menegaskan tanggung jawab intelektualnya untuk terlibat aktif dalam arah pembangunan bangsa.
IDEI berharap pemikiran akademik yang dihasilkan dapat menjadi fondasi kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai inti dari visi Indonesia Emas 2045.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
