Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dr. Rohmad Hidayat menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2025 Kabupaten Magetan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan 98,95%.
Capaian itu disebut sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Parminto Budi Utomo, S.Sos., M.AP, menjelaskan lebih dari 18 ribu peserta PBI JK dinonaktifkan per 1 Februari 2026.
Ia mengatakan penetapan peserta PBI JK mengacu pada desil 1–5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Karena itu, pemerintah desa diimbau aktif mengusulkan reaktivasi maupun peserta baru melalui aplikasi SIKS-NG. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan iuran tetap tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Magetan Mohamad Samsodin, S.ST., M.Si., menyampaikan bahwa BPS akan melakukan ground check dalam dua tahap.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan validitas pemeringkatan kesejahteraan sosial atau desil.
Tahap pertama menyasar peserta PBI JK dengan riwayat penyakit kronis-katastropik.
Tahap kedua akan dilakukan terhadap seluruh peserta yang terdampak penonaktifan.
Dengan proses tersebut, penyaluran bantuan iuran diharapkan berjalan lebih akurat dan berkeadilan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi masyarakat mengenai pentingnya pengecekan status kepesertaan secara berkala.
Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, setiap kebijakan diharapkan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
BPJS Kesehatan juga berharap masyarakat semakin proaktif menjaga keaktifan kepesertaan JKN sebagai bentuk perlindungan kesehatan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
