Hearing Komisi 1 DPRD Tuban bersama warga dan PT Waskita Karya membahas dampak proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Selain kompensasi kerusakan, warga juga mendesak pihak kontraktor untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengerjaan proyek strategis nasional tersebut.
Suratmin menegaskan bahwa penyelesaian konflik ini sangat krusial agar progres pembangunan tidak terhambat. Proyek Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBN ini diharapkan selesai tepat waktu agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Intinya proyek harus selesai sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu bulan Juni 2026, agar bisa segera digunakan untuk kegiatan belajar adik-adik kita," tutup Suratmin.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Lapangan Tuban PT Waskita Karya, Agus Saputra, mengonfirmasi kesiapan pihaknya dalam memberikan kompensasi meskipun skema detailnya masih dalam tahap penyusunan internal.
“Yang jelas kami akan memberikan ganti rugi. Untuk detailnya mohon maaf saya belum bisa menyampaikan,” ujarnya singkat.
Proyek Sekolah Rakyat Tuban dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu yang mampu menampung 1.000 peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Meskipun operasional penuh direncanakan pada awal 2027, percepatan pembangunan terus diupayakan guna memenuhi target fisik di pertengahan tahun ini. (wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
