LPK PDIP Pasuruan Disorot, Dugaan Anggaran Janggal Capai Rp2,22 Miliar

PASURUAN,BANGSAONLINE.com - Ketegangan internal kembali mencuat di tubuh PDIP Kabupaten Pasuruan setelah Ketua PAC Bangil, Idrus Harun, mengkritisi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPK) DPC periode 2019–2024 yang diperpanjang hingga 2025.

Idrus menilai sejumlah pos anggaran dalam laporan tersebut terindikasi janggal, bahkan diduga fiktif.

BACA JUGA:

Sorotan ini muncul setelah dokumen LPK diserahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Idrus mengaku mendapatkan salinan dokumen tersebut dari Andrew Wahyudi yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Pasuruan.

“Banyak pos yang tidak jelas peruntukannya. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut akuntabilitas uang publik,” kata Idrus, Kamis (16/4/2026).

Dalam dokumen yang dikantongi Idrus, tercatat sejumlah pengeluaran dengan nilai signifikan, mulai dari kegiatan operasional hingga pos yang disebut sebagai “defisit banpol” yang mencapai lebih dari Rp1,17 miliar. Total anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp2,22 miliar.

Beberapa pos yang menjadi perhatian di antaranya anggaran operasional Bakesbangpol yang tercatat berulang setiap tahun sejak 2019 hingga 2024 masing-masing sebesar Rp10 juta, pengeluaran fraksi sebesar Rp320 juta, serta pembelian tanah dan gedung kantor DPC senilai Rp175 juta. Selain itu, terdapat catatan minus Pilkada sebesar Rp300 juta dan sejumlah pengeluaran workshop yang dinilai tidak memiliki rincian memadai.

Idrus mempertanyakan struktur dan substansi laporan tersebut. Ia menilai format LPK yang diserahkan tidak mencerminkan standar pelaporan keuangan partai politik yang transparan dan rinci.

“Dalam struktur partai, laporan keuangan itu harus jelas, detail, dan bisa diuji. Ini banyak yang sumir. Untuk operasional Bakesbangpol selama lima tahun, itu sebenarnya digunakan untuk apa? Tidak ada penjelasan memadai,” Ucapnya.