SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan 65 kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (3/6/2026).
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan para kepala sekolah yang baru dilantik menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur.
BACA JUGA:
- Jawa Timur Pertahankan Prestasi Tertinggi SNBP dan SNBT 2026
- Sambut Kepulangan Kloter Pertama Jemaah Haji dari Jawa Timur, Khofifah Apresiasi Layanan Imigrasi
- WFH ASN Jatim Bergeser ke Jumat Mulai Juni, Gubernur Khofifah: Ikuti Arahan Mendagri
- Pecel Masuk 10 Besar Salad Terbaik Dunia, Khofifah: Bukti Kuliner Jatim Mendunia
“Prestasi kita sudah luar biasa. Ini hasil kerja keras kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Maka ke depan harus dijaga sekaligus ditingkatkan,” ujar Khofifah.
Menurutnya, Jawa Timur kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional. Pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah peserta lolos terbanyak selama tujuh tahun berturut-turut.
Sebelumnya, capaian serupa juga diraih pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan hingga ke daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah provinsi, kata dia, adalah melalui program “Mama Mau Naik Kelas” atau Madura Maju, Madura Unggul, dan Madura Naik Kelas yang menyasar empat kabupaten di Pulau Madura.
“Program ini terbukti meningkatkan keterimaan siswa di perguruan tinggi melalui SNBP maupun SNBT. Ini menunjukkan bahwa pemerataan kualitas pendidikan mulai dirasakan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan pelantikan tersebut merupakan hasil proses seleksi dan evaluasi yang melibatkan pemerintah pusat serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari 88 nama yang diusulkan, hanya 65 orang yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilantik.
“Sebanyak 23 orang belum bisa dilantik karena terbentur aturan, salah satunya terkait masa jabatan yang sudah dua periode,” terang Aries.
Ia menjelaskan, dari total kepala sekolah yang dilantik, sebanyak 30 orang merupakan guru yang mendapat promosi jabatan menjadi kepala sekolah. Sementara sisanya merupakan hasil rotasi dan mutasi berdasarkan evaluasi kinerja serta mekanisme penghargaan dan pembinaan.
Aries menegaskan para kepala sekolah yang baru dilantik harus segera menjalankan tugas karena tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sedang berlangsung.
“Tidak ada waktu adaptasi. Mereka harus langsung bertugas agar proses SPMB berjalan transparan dan lancar,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menghadapi kekurangan kepala sekolah definitif di sejumlah satuan pendidikan.
Saat ini, sekitar 30 sekolah masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) akibat kekosongan jabatan yang belum terisi.
“Pensiun kepala sekolah terjadi hampir setiap bulan. Karena itu, pengusulan terus dilakukan agar kekosongan jabatan segera terisi,” pungkasnya. (dev/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




