Ganjar Pranowo Respons BEM Bersatu yang Tuduh Tiyo Ardianto Dekat dengan Purnawirawan Jenderal

JAKARTA,BANSGAONLINE.com - Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menanggapi tudingan aliansi mahasiswa BEM Bersatu terkait dugaan kedekatan Tiyo Ardianto, salah satu penggerak aksi, dengan tokoh tim pemenangannya pada Pilpres 2024.

Ganjar menilai kritik seharusnya dijawab dengan data, bukan dengan pelabelan politik.

"Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya direspons secara substantif melalui data dan kebijakan, bukan dengan membangun narasi yang mengaitkan pengkritik dengan kelompok politik tertentu.

"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik," sambungnya.

Ganjar menegaskan negara dibangun untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak menyampaikan pendapat yang berbeda dari pemerintah.

"Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat," ujarnya.

Ia menilai pertanyaan mengenai afiliasi politik seseorang sering kali tidak bertujuan mencari kebenaran, melainkan untuk mendelegitimasi kritik yang disampaikan.

"Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," jelasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi dapat bergeser menjadi politik loyalitas apabila kritik hanya dianggap sah ketika datang dari kelompok pendukung pemerintah. Padahal, setiap warga negara memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional," tuturnya.

"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," imbuh dia.