Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. foto: kompas
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali angkat bicara soal kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan ketua DPR Setya Novanto dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Di hadapan ekonom dan akademisi dalam Indonesia Economic Outlook 2016, JK sapaan akrabnya, seolah ingin meyakinkan publik bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam skandal tersebut.
"Apalagi bicara Freeport, Anda tahu semua. Saya bilang ini Freeport kalau terjadi, skandal terbesar di sejarah Indonesia. Kenapa terbesar? Kapan pernah korupsi bersama antara Presiden dengan Wapres," ucap JK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12) dilansir merdeka.com.
BACA JUGA:
- Nila, Caleg Terpilih DPR RI dari PDIP Bantu 2 Nenek Korban Kebakaran
- Toron Asareng Abah Syafi: Kuota Mudik Gratis Habis Kurang dari 1 Jam
- Risma Dicecar Gelontoran Bansos Jelang Pilpres, Realisasinya Tembus Rp85,53 Triliun
- Komisi IX DPR RI-BKKBN Gencar Kampanye Program Penurunan Stunting di Depok, Berikut Programnya
Mantan Ketua Umum partai Golkar ini menambahkan, proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, tidak akan pernah ada campur tangan DPR. Beruntung skandal ini akhirnya terbongkar ke publik dan belum sampai pada tahap yang lebih jauh.
"Tidak pernah, zaman Soeharto juga tidak pernah terjadi diatur oleh Ketua DPR. Yang mau diperasnya perusahaan yang investasinya terbesar di Indonesia, ini semua tertinggi. Jadi skandal tertinggi juga jadinya kan, kalau terjadi. Untung tidak terjadi," ucap JK.
JK juga mengatakan, manuver kader Partai Golkar di MKD yang dituding sebagai bagian dari strategi mengamankan kasus yang membelit Ketua DPR Setya Novanto, membuatnya mengungkapkan kekesalannya. Saat ini semua mata tertuju pada kejelasan proses sidang etik di MKD. Semua pihak menyerahkan penyelesaian kasus ini pada lembaga etik dewan.
Wapres JK menuturkan, Setya Novanto bisa tetap melenggang bebas dari hukuman jika MKD masuk angin. Apalagi jika ada upaya-upaya Partai Golkar menyelamatkannya. Jika ada strategi semacam itu, JK melihat Golkar tak pantas lagi menggunakan slogan sebagai suara rakyat.
Dalam pandangan Jusuf Kalla, ini merupakan saat yang tepat bagi Golkar untuk membuktikan slogan Suara Rakyat adalah Suara Golkar. Caranya dengan tidak membiarkan perkara pemerasan ini melenggang lolos di MKD.
