JK: Golkar tak Pantas Pakai Slogan Suara Rakyat Jika Ada Upaya Selamatkan Setnov

JK: Golkar tak Pantas Pakai Slogan Suara Rakyat Jika Ada Upaya Selamatkan Setnov Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. foto: kompas

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali angkat bicara soal kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan ketua DPR Setya Novanto dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Di hadapan ekonom dan akademisi dalam Indonesia Economic Outlook 2016, JK sapaan akrabnya, seolah ingin meyakinkan publik bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam skandal tersebut.

"Apalagi bicara Freeport, Anda tahu semua. Saya bilang ini Freeport kalau terjadi, skandal terbesar di sejarah Indonesia. Kenapa terbesar? Kapan pernah korupsi bersama antara Presiden dengan Wapres," ucap JK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (1/12) dilansir merdeka.com.

Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan

Mantan Ketua Umum partai Golkar ini menambahkan, proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, tidak akan pernah ada campur tangan DPR. Beruntung skandal ini akhirnya terbongkar ke publik dan belum sampai pada tahap yang lebih jauh.

"Tidak pernah, zaman Soeharto juga tidak pernah terjadi diatur oleh Ketua DPR. Yang mau diperasnya perusahaan yang investasinya terbesar di Indonesia, ini semua tertinggi. Jadi skandal tertinggi juga jadinya kan, kalau terjadi. Untung tidak terjadi," ucap JK.

JK juga mengatakan, manuver kader Partai Golkar di MKD yang dituding sebagai bagian dari strategi mengamankan kasus yang membelit Ketua DPR Setya Novanto, membuatnya mengungkapkan kekesalannya. Saat ini semua mata tertuju pada kejelasan proses sidang etik di MKD. Semua pihak menyerahkan penyelesaian kasus ini pada lembaga etik dewan.

Baca Juga: Umroh Pakai Hijab, DPR RI Minta Selebgram Transgender ini Ditangkap

Wapres JK menuturkan, Setya Novanto bisa tetap melenggang bebas dari hukuman jika MKD masuk angin. Apalagi jika ada upaya-upaya Partai Golkar menyelamatkannya. Jika ada strategi semacam itu, JK melihat Golkar tak pantas lagi menggunakan slogan sebagai suara rakyat.

Dalam pandangan Jusuf Kalla, ini merupakan saat yang tepat bagi Golkar untuk membuktikan slogan Suara Rakyat adalah Suara Golkar. Caranya dengan tidak membiarkan perkara pemerasan ini melenggang lolos di MKD.

"Orang bilang Golkar, saya jamin Golkar akan tetap mengatakan suara rakyat suara Golkar. Jadi kalau Golkar menghentikan ini (Pencatutan nama Presiden dan Wapres), berhenti pakai suara rakyat suara Golkar," tegas JK.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dukung Pasangan Fren Pimpin Kota Kediri

JK menegaskan, rakyat menghendaki semua persoalan korupsi dan penyalahgunaan wewenang diselesaikan secara tuntas.

"Seperti itu. Masak Golkar, ini partai saya nih saya omongin karena penting ini jadi saya punya otoritas berbicara kan. Seperti itu," ucapnya JK.

Sebelumnya, Menjelang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk adili Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), Fraksi Golkar mengganti total perwakilannya di MKD. Tiga orang hasil rotasi Golkar tersebut justru menghambat proses peradilan etik di alat kelengkapan dewan DPR yaitu MKD.

Baca Juga: Kawal Anggota DPR RI, Kabag Ops Polres Kediri Kota Ditantang Duel OTK

Beberapa kader Golkar yang baru dirotasi ialah Hardisoesilo diganti Kahar Muzakir, Dadang Muchtar diganti Ridwan Bae, dan Budi Supriyanto diganti Adies Kadir. Di hari perdananya mengikuti rapat pleno MKD, mereka langsung bermanuver dengan keras dibantu oleh perwakilan dari Fraksi Gerindra dan PPP.

Salah satu dari mereka, Ridwan berusaha menganulir hasil rapat MKD sebelumnya. Ridwan ingin MKD kembali berdebat mengenai keabsahan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor yang memakai kop surat kementerian. Tak hanya argumen semu yang dilontarkan, perwakilan Golkar juga berani menggebrak meja saat rapat pleno MKD.

Manuver dari perwakilan KMP tak hanya memperlambat kinerja MKD, mereka juga telah berhasil memunculkan wacana untuk mengambil keputusan melalui voting. (mer/rev)

Baca Juga: Hadiri Raker dan RDP Bersama Komisi II DPR RI, Pj Wali Kota Batu: Jelang Pilkada Terpantau Kondusif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO