BONDOWOSO (BangsaOnline) - Parade Nusantara menyatakan akan mendukung calon presiden (capres) yang berani membentuk Kementerian Pedesaan. Hal ini dikatakan Sudir Santoso, Direktur Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, menjelang pelaksanaan Kontes Kesenian dan Rakernas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang akan diselenggarakan tanggal 26-28 April 2014.
Menurutnya, pihaknya akan mendukung capres yang sepaham dengan konsep yang dimiliki Salah satu konsepnya adalah bahwa siapapun yang terpilih nanti harus mampu membentuk Kementerian Pedesaan sebagaiman pada Zaman Orde Lama, dimana pada saat itu Indonesia mempunyai Kementerian Pembangunan Pedesaan.
“Sampai saat ini yang melakukan MoU dengan Parade Nusantara untuk membentuk Kementrian Pedesaan adalah Prabowo Subianto yang sudah berkenan dan menanda tangani komitmen tersebut,” ujar Sudir Santoso kepada sejumlah wartawan, Jum’at (25/4).
Menurut Sudir Santoso, Rakernas PPDI yang menjadi bagian dari Parade Nusantra itu dimaksudkan untuk mewarnai dan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi terutama Pilpres.
“Kita ingin calon Presiden itu ada semacam kontrak politik dengan Parade Nusantara, yang isinya apabila calon presiden bersedia mendantangani MoU dengan Parade Nusantara, maka kami akan mendukung dan memenangkannya,” imbuh Sudir.
Sudir menambahkan, Parade Nusantara hanya ingin presiden terpilih nanti sepakat membuat undang-undang Desa dan kementrian Desa, karena untuk pemerataan pmebangunan harus sepakat dengan konsep itu.
“Kalau UU Desa dan Kementrian Desa terbentuk, dipastikan pembangunan akan merata, karena yang mengelola anggaranya itu adalah desa sendiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan, saat ini hanya ada satu Capres yang berani menyatakan dan mendandatangani nota kesepahaman dengan Parade Nusantara, yakni Prabowo Soebiyanto, sementara capres yang lain belum ada yang sepaham.
“Kita tidak berapreori siapapun presidennya jadi, yang terpenting mau bekerjasama dengan kita, karena yang kita perjuangkan ini hanya untuk kepentingan masyarakat desa, kalaupun ada kementrian PDT, tapi itu hanya simbol saja, karena yang menikmati hanya segelitir desa saja,'' tegasnya.
Dia menambahkan, apabila UU Desa dan Kementerian Desa benar-benar dibuat oleh Presiden terpilih, dapat dipastikan bangsa Indonesia akan makmur, karena desa bisa menangani anggranya sendiri.
“Dari 14 kementerian yang ada, dan didukung oleh anggaran yang mencapai triliunan rupiah, hasilnya hanya dinikmati oleh orang-orang partai saja, selebihnya dikorupsi,'' imbuhnya.
