Minimarket di Sumenep Banyak yang Langgar Perda

SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Mayoritas Minimarket di Kabupaten Sumenep tidak mengindahkan Peraturan Daerah (Perda). Perda dimaksud adalah Perda Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. 

Di dalam perda ini diterakan tentang kewajiban minimarket menyediakan produk lokal hasil produksi UMKM, juga menyediakan ruang bagi PKL di luar gedung yang ada di area minimarket tersebut. Namun, kini hampir seluruh minimarket di Sumenep tak ada yang patuh dengan perda ini.

Keberadaan minimarket pun kini dinilai hanya menjajah para pengusaha tradisional.

“Ini pertanda tidak baik, serupa mimpi buruk bagi para pelaku usaha tradisional,” papar Sekretaris DPD KNPI Sumenep, Fauzan Adhima, Sabtu (26/12). Kata Fauzan, minimarket yang mematuhi Perda itu bisa dihitungan dengan jari.

Fauzan mendesak instansi terkait untuk melakukan kroscek lapangan, apakah minimarket memang sengaja tidak menyediakan produk lokal dan tidak mau memberikan ruang bagi PKL atau ada alasan lain. Kalau nanti ditemukan ada kesengajaan tidak mengindahkan amanah Perda tersebut, pihaknya berharap agar pemerintah tidak memberikan toleransi.

“Ini kudu menjadi perhatian serius, karena berkaitan dengan nasib rakyat kecil,” tegasnya.

Fauzan mengaku cukup bersyukur dengan adanya Perda tersebut. Hanya saja tidak pernah ada upaya untuk menerapkan Perda itu dengan maksimal. “Perda itu kan sudah lama disahkan. Tapi kenapa belum ada minimarket yang dijatuhi sanksi?” herannya.

Dia berharap pemerintah mau tegas terhadap pemilik minimarket tersebut, karena itu bagian dari upaya melindungi pelaku usaha tradisional.

Sayangnya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep, Abd. Madjid, terkesan enggan berkomentar. Meski terdengar nada sambung saat dihubungi bangsaonline.com via selular, namun Abd. Madjid sama sekali tak merespon. (smn2/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News