Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Wapres JK dan Presiden Jokowi usai memotong tumpeng tanda dibukanya Rakernas I PDIP, di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1). foto: antara
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah untuk meninjau ulang sejumlah kontrak karya, termasuk PT Freeport Indonesia. Sebagaimana diketahui, kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.
Permintaan itu terungkap dalam pidato politik Mega saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, di JI EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1). "Penjabaran Pasal 33 UUD 45, sebagaimana terlihat dalam arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sudah memastikan daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia," kata Mega di arena Rakernas I PDIP, dikutip dari detik.com.
Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik
"Selamatkan aset negara. Tinjau kontrak karya di Indonesia. Kontribusi ke kepentingan nasional. Yang paling heboh adalah soal PT Freeport," tegas dia.
Dalam pidatonya, Mega juga memberi porsi yang cukup banyak mengkritisi fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Mega, BUMN sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, Mega menegaskan fungsi BUMN kini berbeda. "Tapi beda yang terjadi saat ini, BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan business to business. Atas hal tersebut, PDIP beri perhatian khusus," tegas Mega.
Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia
Dalam kesempatan itu, Mega juga menyayangkan visi misi pemerintahan Indonesia yang selalu berubah setiap berganti pemimpin. Dia mengibaratkannya bagai berdansa. "Ganti pemimpin, ganti visi. Lama-lama saya berpikir Indonesia senang dansa. Kapan benar 5 tahun, dia maju. Kapan kurang bener, dia mundur lagi," kata Mega.
Mega mengungkapkan bagaimana ketika dia menjabat sebagai Presiden ke-5 RI dan memutuskan pemilu presiden berjalan secara langsung. Yang disesalkan adalah pemilu bukan menjadi ajang demokrasi bagi rakyat, namun justru menjadi pertarungan visi dan misi tiap 5 tahun. "Maju mundur seperti tangan saya mungkin masih baik. Tapi maju 1 langkah seperti poco-poco, lalu mundur 10 langkah. Itukah yang Indonesia inginkan?" tanya Mega retoris.
Menurut Mega, sudah saatnya visi dan misi personal dan kedaerahan diubah dengan konsep pembangunan nasional jangka panjang. Tidak boleh rencana pembangunan berubah saat berganti pemimpin.
Baca Juga: Khofifah Kembali Dinobatkan sebagai 500 Muslim Berpengaruh Dunia 2025
"Sudah saatnya bangsa ini memiliki sebuah haluan pembangunan nasional jangka panjang, sebuah rencana berupa pola pembangunan nasional di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat; membangun serentak dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan kebudayaan, juga yang tak kalah penting: bidang spiritual. Kesemuanya harus ada dalam satu integrasi dan sinergitas antar pulau, antar daerah, untuk menjadi Indonesia Raya," ungkap Mega.
Mega bicara tentang overall planning atau perencanaan semesta. Ini sesuai dengan tema Rakernas PDIP yaitu "Mewujudkan Trisakti dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana' . Visi pembangunan itu harus berjalan secara berkelanjutan.
"Suatu perencanaan semesta yang tidak hanya diletakkan untuk lima tahunan masa jabatan eksekutif daerah maupun pusat. Pembangunan Semesta membutuhkan perencanaan semesta, guna melihat Indonesia secara utuh; memotret Indonesia dalam satu ke-Indonesia-an yang tak bercerai berai," tandasnya. (dtc/mer//rev)
Baca Juga: Freeport Indonesia Raih 4 Penghargaan Good Mining Practice Award 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
