JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pengerahan ribuan pasukan dalam penggusuran kawasan Kalijodo, Senin (29/2) kemarin yang juga melibatkan aparat TNI mendapat kritikan dari Politisi Senayan. Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Sidik menyayangkan adanya keterlibatan pasukan TNI dalam aksi penertiban kawasan Kalijodo tersebut.
Menurut politisi asal Dapil X Cirebon ini, tak semestinya pasukan TNI dikerahkan hanya untuk mengurusi penggusuran meskipun hanya mem-back up Satpol PP.
Baca Juga: Polresta Jakarta Utara Tolak Penangguhan Penahanan Daeng Azis
"Kalau kembali pada UU, seharusnya TNI bukan untuk diperbantukan urusan-urusan kayak begitu, apalagi sudah ada Satpol PP. Tugas TNI bukan untuk gusur-menggusur seolah-olah menakut-nakuti warga. Jadi tidak tepatlah," kata Mahfud, Selasa (01/03), di Gedung Parlemen, Senayan.
Seharusnya, kata Mahfud, TNI itu menjaga kedaulatan bangsa dan negara dan melakukan tugas-tugas yang strategis seperti penanggulangan terorisme, separatisme karena memang itu diatur UU.
"Untuk kejadian harus dievaluasi lagi oleh karena bukan tupoksinya," katanya.
Baca Juga: Pengembang Berebut Bangun Taman Kalijodo, Ahok: Syaratnya Sungai Jelangkeng harus jadi Bening
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais mengatakan hal senada. Selain menyayangkan, ia juga menyangsikan peran dalam penggusuran tersebut ada analisa intelijen yang kurang tepat, seolah-olah dalam penggusuran tersebut menimbulkan ketegangan dan kerawanan yang dapat merongrong kedaulatan bangsa.
"Lihat aja kenyataannya, tak ada perlawanan dari warga. Penggusuran sukses meski keterpaksaan. Hanya kurang tepat saja, sepakat perlu evaluasi," kata putra sulung Amien Rais ini.
Hanafi mengacungkan jempol keterlibagan TNI dalam pengamanan dan back up peristiwa bom sarinah karena memang itu tugas utamanya. "Nah, kalau penggusuran, cukup mungkin ribuan pol pp juga," pungkasnya. (jkt/rev).
Baca Juga: Masjid Al Mubarokah Kalijodo Akhirnya Ikut Dibongkar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News