SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan. Isyarat itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Seminar Nasional Kembali ke Pancasila yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
Menurut Hasto, bukan tidak mungkin partainya mendorong Risma untuk maju di DKI 1 Tahun 2017 mendatang. Anggota DPR RI periode 2004-2009 ini mengaku partai memang belum menentukan sikap untuk mendorong Wali Kota Surabaya itu maju bersaing melawan incumbent Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Baca Juga: Politikus PKS Suswono Dianggap Hina Nabi, Yenny Wahid: Rasulullah Bukan Pengangguran
"Tapi politik adalah sesuatu yang dinamis, kita akan mencermati peta politik di DKI. Sekali lagi, kami siap menampung dinamika-dinamika politik yang ada,” tegas Hasto, Selasa (1/3).
Namun, Hasto juga mengisyaratkan, pada prinsipnya, lanjut dia, kepemimpinan yang disiapkan PDIP adalah pemimpin yang mampu menjawab kepentingan masyarakat DKI agar mereka terbebas dari berbagai persoalan macet, persoalan banjir, kemudiaan juga masalah tata ruang kota yang masih jauh dari aspek-aspek manusiawi.
"Kami juga melihat kepemimpinan Pak Djarot Saiful Hidayat, saat beliau dua kali jadi wali kota, sekarang wakil gubernur, mampu menjadi mitra baik Pak Ahok. Tapi sekali lagi kami masih tahap penjaringan. Kami belum memutuskan. Berbagai perubahan tentu saja bakal terjadi, karena politik itu dinamis. Kami juga harus melihat pasangan-pasangan yang ada di DKI," tegas Hasto.
Baca Juga: Cawe-Cawe Jokowi Jilid II, Disebut Jegal Anies dalam Pilgub DKI 2024
Saat ini, masih kata Hasto, sudah ada sembilan nama yang masuk dalam penjaringan yang dilakukan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, salah satunya adalah Gubernur DKI, Ahok dan Wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, yang merupakan kader internal PDIP.
"Kami masih taraf penjaringan. Tanggal 29 (Febuari) kemarin, penjaringan di DPC dan DPD, sudah dijalankan, sekarang tinggal DPP. Kami harus melakukan pemetaan politik dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk merumuskan yang terbaik, siapa yang layak memimpin DKI,"ujar mantan Deputi Tim Transisi itu. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News