Massa dari Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar unjuk rasa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3). foto: merdeka.com
"Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, harus membatalkan perpanjangan kontrak JICT," kata Firman.
Di tempat yang sama, Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II mendatangi gedung KPK untuk menyerahkan rekomendasi pemecatan terhadap Menteri BUMN dan Dirut Pelindo II RJ Lino.
Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya tidak memaksa agar Presiden Joko Widodo menjalani hasil rekomendasi Pansus. Pansus merekomendasikan agar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino dipecat. RJ Lino sendiri telah diberhentikan setelah menjadi tersangka di KPK.
"Itu hak prerogatif presiden. Pansus sudah keluarkan rekomendasi, dan rekomendasi itu berdasarkan hal-hal yang diungkap secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Rieke seusai bertemu dengan Pimpinan KPK.
Selain itu dia juga mengaku Pansus Pelindo II sedang berusaha memperjuangkan 30 bekas karyawan Jakarta International Container Terminal (JICT) yang di-PHK. Menurutnya ketiga puluh orang tersebut tidak lain hanya sebagai korban dari carut marutnya Pelindo II.
"Kita sedang berjuang untuk perjuangkan kembali kalau dirutnya saja sudah jadi tersangka, masa orang yang ikut mengungkapkan tetap di PHK," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam sidang paripurna, Kamis (17/12/2015) Pansus menyampaikan rekomendasi. Dalam rekomendasinya mengimbau Presiden Jokowi memecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino. Usulan ini karena keduanya dinilai terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan.
Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan surat rekomendasi ke pimpinan DPR. Selanjutnya, surat itu akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. (rmol/mer/tic/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
