Tri Rismaharini. foto: liputan6.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memanggil Djarot Saiful Hidayat dan Prasetyo Edi Marsudi untuk memperbincangkan sejumlah hal terkait Pilgub DKI 2017. Pertemuan itu dilakukan setelah sehari sebelumnya calon petahana gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyatakan siap maju dari jalur independen.
Lalu apa isi pertemuan semalam? "Konsolidasi saja, perkuat konsolidasi," kata Prasetyo yang juga Wakil Ketua Fraksi DPD PDIP Jakarta.
BACA JUGA:
Saat ini, kata dia, PDIP masih mengumpulkan sejumlah nama yang bisa diusung melawan Ahok baik dari internal maupun eksternal. PDIP tak ingin terburu-buru menyampaikan nama karena proses penjaringan baru saja dibuka.
"Waktu kita juga masih banyak sehingga tidak perlu terburu-buru, meski kita bisa maju sendiri," katanya.
Sebenarnya, lanjut ketua DPRD DKI ini, dari internal PDIP sejumlah nama sangat mungkin dicalonkan di Pilgub DKI. Termasuk posisi cawagub.
"Ada Djarot, Risma, Ganjar. Dan bisa (wakil) PDIP dua-duanya. Tapi kita tetap buka partai lain berkoalisi sebab deparpolisasi ini bahaya. PDIP melawan deparpolisasi," tambahnya.
Sementara Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini yang disebut masuk radar PDIP untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta 2017 memilih tidak akan maju.
"Enggak (gak akan ke DKI). Kemarin saya sudah sampaikan ke Ibu (Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri), bahwa saya sudah berjanji ke warga Surabaya, saya akan jadi wali kota Surabaya, gitu," kata Risma, Kamis (10/3).
Tawaran menuju Ibu Kota ini, kata Risma, bukan hanya sekali. Dia pernah ditawari untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja. Namun, Risma tetap menolak dan ingin tetap berada di Surabaya.
"Iya, saya sudah ngadep ke Bu Mega. Dulu waktu saya ditawari jadi menteri, pertama saya juga ngadep ke Bu Mega. Saat itu saya tidak mau jadi menteri, jadi Wali Kota Surabaya saja. Sekarang juga, karena saya sudah berjanji ke warga Surabaya," tandasnya.
Risma bersikukuh menolak diminta maju sebagai calon gubernur di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, selaku Ketua DPC PDIP Surabaya ikut angkat bicara.
"Terkait Bu Risma yang akan dicalonkan, saya pikir itu masih jauh. Karena itu kewenangan DPP partai, dan beliau (Risma) sudah dari awal, beliau bersama kami, berkomitmen mengemban amanah dari rakyat Surabaya hasil Pilkada (2015) kemarin. Dan hasil luar biasa ini, agar amanah itu bisa dijalankan sampai tuntas," terang Whisnu.
Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini juga membenarkan pertemuan Risma dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jakarta, untuk membicarakan masalah Pilgub DKI Jakarta. "Beberapa waktu lalu. pasca-rakernas sudah dua kali," katanya.
"Sejauh ini kan, Bu Risma juga sudah menghadap Ibu, menghadap Bu Mega, memohon agar tidak ditugaskan ke DKI, karena masih berat menyelesaikan persoalan di Surabaya. Jadi itu juga yang menjadi pertimbangan beliau (Risma) tetap di Surabaya, kita lihat saja," sambungnya.
Namun, Whisnu juga mengakui, seandainya DPP PDIP sudah memutuskan Risma yang akan maju melawan incumbent, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilgub DKI Jakarta, baik Risma maupun DPC PDIP Surabaya tidak akan bisa menolak keputusan itu.
"Kalau DPP itu kan memang kewenangannya (meminta Risma) memutuskan itu. Jadi rekomendasi itu ada di DPP, khususnya pada Ketua Umum Partai, Ibu Megawati. Jadi kalau apapun diputuskan DPP kita akan menjalankan, bukan hanya bicara A dan B, tapi kita akan jalankan. Kita akan amankan," tegasnya.
Untuk itu, masih kata Whisnu, sebelum rencana mengusung Risma berubah menjadi putusan, Risma mendahului bertemu Megawati di Jakarta. "Karena beliau (Risma) juga paham sebagai kader partai, kalau keputusan tertinggi itu, juga kalau Ibu Mega yang sudah memutuskan, ya tidak bisa menolak."
"Makanya, sebelum itu menjadi keputusan, beliau menemui Bu Mega, memohon untuk tidak dicalonkan. Kita tahu Bu Risma juga kader partai, sehingga keputusan partai tertinggi apapun, itu yang akan kita sama-sama kita amankan," sambungnya lagi.
Whisnu juga menegaskan, kalau pihaknya tidak dalam kapasitas meminta DPP PDIP untuk mencalonkan Risma atau tidak. "Karena itu kewenangan Bu Mega. Bu Risma sendiri sudah menyampaikannya sendiri, agar tidak dicalonkan di DKI, karena masih mengemban amanah di Surabaya," tandasnya. (rol/mer/lan)
