Mahasiswa saat berberorasi di depan kantor Disdik Sumenep. foto: rahmatullah/ BANGSAONLINE
SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPUR) menggelar aksi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Senin (21/3) siang.
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 sebanyak 10 persen dari total jumlah anggaran untuk beberapa lembaga Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (SMA/SMK) swasta di bawah naungan Disdik.
Baca Juga: Dugaan Pengadaan Kanopi Fiktif di Kemenag Sumenep Dilaporkan ke Polisi
Aksi ini dikawal ketat oleh puluhan aparat keamanan dari jajaran Polres Sumenep. Pantauan di lapangan, petugas membuat pagar betis di depan pintu gerbang Disdik.
Koordinator lapangan, Syauqi, mengaku mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan pemotongan DAK tersebut. Salah satu yang dia pegang adalah rekaman pengakuan dari kepala sekolah yang menjadi korban dugaan pemotongan.
Sementara yang diduga jadi korban pemotongan sebanyak 3 lembaga sekolah, tapi dia enggan menyebut berapa jumlah nominal DAK yang diduga dipotong itu. Dia berharap agar hal itu segera ditindaklanjuti oleh Disdik. Jika tidak ada iktikad baik dari Disdik, dia mengancam akan melaporkan persoalan itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal di Sumenep, Kejari Bidik Tersangka
“Kami tidak mau main soal temuan ini. Karena kami menganggap persoalan ini merupakan penyakit yang harus segera disembuhkan,” paparnya pada awak media.
Selain itu, kata Syauqi, persoalan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Disdik yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan temuan yang dia dapatkan, ada lembaga sekolah yang dana BSM-nya diduga tidak sampai kepada siswa penerima, padahal siswa tersebut sangat membutuhkan bantuan tersebut.
Dia menambahkan, mark-up data siswa juga menjadi rahasia umum di tingkat SMA/SMK swasta. Tapi rupanya hal itu terkesan dibiarkan, sehingga berpengaruh terhadap segala kebutuhan biaya operasional sekolah tersebut. Karenanya, dia mendesak, Disdik segera turun tangan menyelesaika tiga persoalan itu.
Baca Juga: Pencabutan Kasus Dugaan Penyimpangan Bantuan Kedelai, Sidiq Tunggu Jawaban Rinci Polda
“Sekali lagi kami tegaskan, kami akan menempuh jalur hukum jika persoalan ini tidak segera diselesaikan,” tandas Syauqi.
Sementara Sekretaris Disdik Kabupaten Sumenep, Kadarisman, membantah dugaan pemotongan DAK untuk 3 lembaga sekolah itu. Dia memastikan tidak ada satu pun pegawai Disdik yang memotong DAK. Tapi jika berkaitan dengan teknis komunikasi tentang bantuan itu, sepenuhnya menjadi menjadi tanggung jawab sekolah. “Yang jelas, memang harus melalui prosedur yang benar,” ungkapnya.
Dia juga berjanji akan melakukan kroscek ke bawah untuk mengetahui kebenaran informasi itu. Jika ditemukan ada oknum yang diduga melakukan pemotongan dan ada bukti kuat, maka akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Pemerhati Pertanian Sumenep Angkat Bicara Soal Bantuan Kedelai
Terkait dana BSM, bagi Kadar, tidak mungkin jika tidak sampai langsung ke tangan penerima, sebab teknis penyaluran bantuan tersebut langsung dicairkan ke rekening penerima, sehingga potensi tidak sampai ke penerima sangat tipis.
Soal mark-up data, Kadar mengatakan, sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab sekolah, karena yang melakukan entri data siswa bukan dinas, melainkan sekolah sendiri. Jika di kemudian hari diketahui data siswa termark-up, maka sekolah yang telah melakukan pembohongan publik. Posisi dinas hanya sebagai pengarah dan pengendali. “Ke depan kita akan maksimalkan kroscek apakah entri data sesuai dengan siswa atau tidak,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
