Reses Noto Utomo Kebanjiran Keluhan Masyarakat

Reses Noto Utomo Banjir Keluhan Masyarakat

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Reses (serap aspirasi masyarakat) tahap pertama di Tahun 2016, benar-benar dimanfaatkan oleh 50 anggota DPRD Gresik, untuk menampung aspirasi masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD D Gresik, Noto Utomo, misalnya. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan reses tersebut untuk menampung segala keluhan, aspirasi dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada pemerintah.

Noto menyatakan, saat dirinya menggelar reses di Dusum Pereng Kulon Desa Melirang Kecamatan Bungah, banyak keluhan yang diterima dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut. "Saya kebabjiran keluhan dari masyarakat," kata Noto.

Baginya, keluhan yang disampaikan masyarakat saat reses itu sangat baik. "Keluhan dan pengaduan maupun kritik yang sifatnya konstruktif (membangun) itu sangat bagus. Sebab, hal tersebut bisa kami jadikan bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah," jelas politisi muda PDIP asal Kecamatan Bungah ini.

Keluhan itu di antaranya, berupa soal masih belum berjalannya pelayanan kesehatan dengan baik. Misalnya, masyarakat mengeluhkan soal pelayanan berobat kesehatan dengan program BPJS (Badan Penyenggara Jaminan Sosial) yang berbelit-belit.

Di mana, pasien terkesan sering dipingpong pihak sarana kesehatan yang ditunjuk pemerintah.

"Masyarakat mengeluhkan masih lambannya pelayanan kesehatan dengan program BPJS. Mereka mengeluhkan pihak Rumah Sakit atau Puskesmas kerap tidak memerioritaskan pasien yang berobat dengan program BPJS, sehingga masyarakat terpaksa pakai jalur umum (membayar)," ungkapnya.

"Masyarakat maunya, berobat dengan BPJS cukup di Puskesmas saja, tidak dirujuk-rujuk ke RS lagi biar masyarakat tidak jauh-jauh," sambungnya.

Dalam reses tersebut, lanjut Noto, dirinya juga mendapatkan keluhan soal aktivitas truk pengangkut galian C yang sangat meresahkan. Para sopir sering ugal-ugalan, truk tidak ditutup terpal, sehingga limbahnya (debu) mengenai masyarakat dan mengotori jalan.

Parahnya lagi, kata Noto, truk tersebut membuat kerusakan jalan yang begitu parah, terlebih jalan nasional.

Selain itu, tambah Noto, dalam resesnya itu, dia juga kebanjiran keluhan soal masih merajalelanya pungutan liar (pungli) di lambaga-lembaga pendidikan. Warga memertanyakan bukti program pemerintah yang konon telah menggratiskan biaya pendidikan.

Atas keluhan masyarakat tersebut, kata Noto, soal masih buruknya pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun Rumah Sakit, jalan rusak akibat dilalui truk pengangkut galian C dan masih maraknya pungutan liar di lembaga pendidikan, pihaknya akan meneruskan keluhan tersebut ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Terkait keluhan pelayanan kesehatan, akan diteruskan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Ibnu Sina. Soal jalan rusak diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) agar kalau jalan yang rusak itu wewenang kabupaten cepat diperbaiki dan kalau wewenang pusat agar diteruskan ke instansi terkait.

"Sedangkan, soal maraknya pungli di pendidikan, akan diteruskan ke Dinas Pendidikan," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News