Ilustrasi
Kepala Gudang Bulog Sumenep, Ainul Fatah, sebelumnya enggan memberikan penjelasan soal rastra itu. Tapi dia mengaku uang penebusan itu disimpan di salah satu bank atas perintah Bulog Pusat.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep berniat akan akan mendorong pembentukan pansus untuk memperjelas soal tersendatnya distribusi rastra. Hal itu akan dilakukan karena terendus aroma sindikasi atau mafia rastra.
“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan wewenang dalam persoalan distribusi rastra itu,” papar Ketua Komisi I DRPD Sumenep, Daruh Hasyim Fath.
Terlebih selama ini ada uang penebusan sebesar Rp 3,8 miliar yang dititipkan sejumlah kepala desa dan disimpan di salah satu bank. Dan dia ingin memastikan apakah penyimpanan uang penebusan yang cukup banyak itu bisa dibenarkan atau tidak. Karenanya, Darul berencana melakukan konfirmasi langsung Kepala Bulog Pusat dan Kementerian Sosial.
“Mestinya kan barang tiba duluan baru bayar, bukan bayar duluan tapi malah barang tidak ada. Saya berharap pemerintah daerah tidak berpangku tangan dalam persoalan ini,” pungkas Darul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
