Tingginya tuntutan UMK di Jombang memaksa sejumlah perusahaan merelokasi pabrik ke daerah lain. foto: antara
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Sejumlah perusahaan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memastikan pindah karena berbagai hal, salah satu di antaranya dipengaruhi tingginya upah minimum kerja (UMK). Diperkirakan, pindahnya perusahaan ini memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
"Data resmi ke dinas belum ada, namun saya sudah turunkan tim untuk pemantauan di lapangan. Salah satu indikatornya tanah sudah dijual," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jombang Heru Wijayanto di Jombang, Minggu (27/3).
Baca Juga: Pria dari Tuban Tewas Tersangkut Kabel Putus di Jombang
Menurut dia, sejumlah perusahaan yang akan pindah dari Kabupaten Jombang itu di antaranya PT Volma, PT Shoei Indonesia, PT Venezia dan PT Sejahtera Usaha Bersama (SUB). Diperkirakan, sebanyak 6.000 orang akan menjadi korban PHK.
Untuk saat ini, lanjutnya, PT Volma sudah melakukan PHK terhadap 1.500 pekerjanya, dan secara lisan SUB mengaku akan melakukan PHK pada April ini sekitar 2.000 orang pekerja. Alasan perusahaan untuk pindah dari Kabupaten Jombang, kata dia, karena perusahaan tidak kuat bertahan menghadapi krisis ekonomi global yang semakin berat dan omzet perusahaan mengalami penurunan lebih dari 50 persen.
"Selain itu, UMK Jombang juga tinggi. Tahun ini UMK naik sampai 11,5 persen Rp 1.924.000, padahal tahun lalu Rp 1.725.000," ujarnya.
Baca Juga: Ujicoba Pembelian dengan QR Code, Konsumen Pertalite di Jombang Beri Apresiasi
Ia mengatakan, sekitar 6.000 pengangguran baru akibat PHK massal ini diperkirakan juga berdampak pada semakin banyaknya jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang.
Kondisi ini, kata Heru, sangat memberatkan pemerintah daerah, sebab pemerintah belum bisa seluruhnya mengentaskan jumlah pengangguran tersebut.
"Ini berat untuk pemda. Jika ada 6.000 karyawan dikali UMK, dalam satu bulan perputaran uang ini akan hilang. Belum lagi dampak sosial ekonomi, keluarga juga terdampak, anak putus sekolah, bahkan meningkatnya kriminalitas," ujarnya.
Baca Juga: Jadi Gunjingan Warga, Oknum Kades di Jombang Gadaikan Mobil Siaga Desa dan Motor Dinas
Namun, Heru mengaku pemerintah mencoba melakukan beberapa langkah pendekatan, seperti meminimalisir PHK. Pemerintah berkomunikasi dengan berbagai pihak agar karyawan tidak diberhentikan atau bahkan pabrik di Jombang tidak ditutup.
Pemerintah juga berupaya membuat program untuk pemberdayaan menjadi wirausaha mandiri dengan mengadakan berbagai pelatihan. "Kami sudah mencoba di beberapa tempat dan hasilnya bagus," ujarnya. (okz/tic/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
