Anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Madura, Malik Effendi
SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Rupanya hasil Musyawarah Perencanaan Pembangan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Sumenep jarang sekali masuk dalam buku APBD setempat. Sehingga persoalan yang diinginkan warga segera tuntas, masih tetap terkatung-katung. Padahal masyarakat sangat berharap persoalan yang dihadapi segera teratasi
Hal itu diungkap anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Madura, Malik Effendi. Katanya, berdasarkan temuan saat dirinya turun ke bawah dalam reses, kebanyakan masyarakat mengeluh soal hasil musrenbangdes itu. Yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah persoalan penguatan modal, infrastruktur, bantuan untuk musala dan masjid.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Gelorakan Bela Negara, Bupati Sumenep Singgung Isu Geopolitik
“Barangkali ABPD Sumenep tidak bisa menjangkau semua persoalan itu, sehingga musrenbangdes dianggap sebagai konsep belaka,” terang putra Sumenep itu, Senin (4/4).
Sebagai anggota legislatif Jawa Timur, Malik mengaku akan berusaha membantu masyarakat tersebut. Sebab tindak lanjut dari hasil, biasanya akan ada program untuk kelompok masyarakat yang bisa menjawab sejumlah persoalan tersebut.
Selain itu, Malik menyarankan agar dana desa yang besarannya minimal Rp 600 juta, bahkan ada yang lebih Rp 1 miliar, dimaksimalkan untuk perkembangan desa. Dia yakin, dengan nominal bantuan dana dari Pemerintah Pusat itu, persoalan di tingkat desa bisa teratasi.
Baca Juga: Maksimalkan Pengumpulan Zakat, Baznas dan UPZ Sumenep Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
“Perangkat desa harus lihai dalam menggunakan dana desa ini, sehingga persoalan di desanya segera tuntas,” pungkas politisi PAN Jawa Timur itu. (mat/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
