Presiden Sudah Bahas Reshuffle Kabinet, Tujuh Menteri Terancam Diganti

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet. Bahkan Jokowi sudah membicarakan perombakan kabinet itu dengan orang-orang dekatnya.

"Intinya, karena itu kewenangan sepenuhnya presiden, Presiden berdiskusi dengan orang-orang di sekeliling beliau. Kapan waktunya dan siapa orangnya, itu sepenuhnya Presiden," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Senin (4/4).

Baca Juga: Soal Sri Mulyani dan Basuki Diminta Mundur Dari Kabinet Jokowi, Ini Kata Istana

Salah satu pihak yang dimintai masukan adalah ketua umum partai politik. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum Nadem Surya Paloh beberapa waktu lalu merupakan bagian dari diskusi soal itu.

Pramono mengatakan, Presiden juga memantau terus pendapat publik soal reshuffle, termasuk daftar susunan menteri yang beredar di kalangan wartawan.

"Beliau setiap waktu dan saat, apa yang terjadi di publik, tahu," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Baca Juga: Heboh Lagi! 90 Persen Keuntungan Hilirisasi Nikel Mengalir ke Cina

Namun, sekali lagi, Pramono memastikan, hanya Presiden yang mengetahui komposisi Kabinet Kerja Jilid II.

Namun Jokowi meminta semua menteri fokus mengerjakan tugas kerjanya di tengah isu perombakan Kabinet Kerja. "Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam (3/4).

Presiden meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan kabinet. "Tidak ada yang dikte-dikte, apalagi," ucap Presiden.

Baca Juga: Reshuffle Tak Signifikan: Mendepak Yang Tak Sealiran, Mengakomodasi Ketum PAN

Kini banyak beredar daftar komposisi baru kabinet hasil reshuffle. Namun komposisi kabinet yang beredar liar di medsos itu tampaknya tak bisa dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, perombakan kabinet rupanya mengkristal pada sekitar 7 menteri. Yang paling banyak disebut layak direshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi.

Nama Rizal, Rini, Jonan, dan Sudirman kerap disebut-sebut akan didepak dari kabinet karena memicu kehebohan dalam sejumlah kasus: kereta cepat, Freeport, Blok Masela, dan aplikasi online angkutan.

Baca Juga: M Luthfi dan Sofyan Djalil Dicopot, Zulkifli Hasan Masuk Kabinet, ini Daftar Menteri Baru

Tapi khusus Rini dikenal sebagai menteri sangat berjasa untuk memenangkan Jokowi dalam pilpres. ”Waktu kampanye Jokowi kesulitan dana, hanya Rini yang mengeluarkan uang,” kata salah seorang anggota tim sukses Jokowi kepada BANGSAONLINE.com.

Marwan juga disorot karena kasus dugaan penyimpangan dana desa dan Yuddy gara-gara penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara.

Pengamat politik Idil Akbar menilai memang ada sejumlah menteri yang layak direshuffle.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet 15 Juni, 63,1 Persen Publik Setuju Jokowi Rombak Menteri

Menurut dosen Universitas Padjadjaran Bandung itu, menteri-menteri yang layak direshuffle itu berasal dari partai pengusung pemerintah. “Beberapa menteri seperti Menko PMK Puan Maharani (PDIP), Menteri ESDM Sudirman Said (non-parpol), Menkumham Yasonna H Laoly (PDIP) dan Mentan Amran menurut saya cukup layak untuk di-reshuffle,” tuturnya seperti dikutip beritasatu.com.

Sedangkan dari Partai Nasdem terdapat nama Ferry Mursyidan Baldan yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ferry dinilai tidak punya terobosan dalam kinerja.

“Menteri Ferry sejauh ini termasuk adem-ayem kinerjanya. Tetapi untuk konteks reshuffle perlu ada pertimbangan presiden. Kita lihat dulu dari kinerjanya ke depan, kalau memang tidak juga ada kemajuan ya sudah tepat untuk di-reshuffle,” ujarnya.

Baca Juga: Cak Imin Dituding Pemicu Demo 11 April, Luhut, dan Bahlil Tersudut, Politikus PDIP Desak Dicopot

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Abdul Kadir Karding mengungkapkan, belakangan ini ada segelintir elite politik berupaya memaksakan kehendaknya dalam reshuffle kabinet jilid II.

"Kami juga yakin dalam menjalankan hak prerogatifnya, dalam melakukan reshuffle, presiden tak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain," ujar Karding dalam siaran persnya, Senin (4/4).

Dia khawatir, tekanan yang ditiupkan segelintir elite politik ini bisa memengaruhi kinerja para menterinya Jokowi, termasuk kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarasi (PDT) Marwan Jafar.

Baca Juga: Isu Reshuffle Menguat, Ning Lia Usulkan Kiai Asep dan Prof Ridlwan Nasir Gantikan Nadiem Makarim

Dampaknya, kata dia, program pembangunan nasional yang dicanangkan Jokowi bisa terhambat. "Kami yakin presiden akan arif dan senantiasa menghargai PKB," ucapnya.

Yang pasti, reshuffle ini bukan hanya karena kebutuhan peningkatan kinerja tapi juga untuk mengakomodasi kader partai yang belakangan bergabung mendukung Jokowi. Diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar. Apalagi di lingkungan istana juga ada perang dingin.

Adhie M Massardi, orang dekat Rizal Ramli, menilai bahwa perombakan kabinet kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini reshuffle diwarnai dengan prolog kebijakan pemerintah yang diumumkan Presiden Jokowi tanpa kehadiran Wapres Jusuf Kalla. Misalnya keputusan kilang pengolahan gas Blok Masela di darat (onshore) dan penurunan harga BBM.

Baca Juga: Ida Fauziyah, Moeldoko, dan Nadiem Makarim Diisukan Bakal Direshuffle

"Ini merupakan sinyal bahwa pada reshuffle session dua nanti Jokowi akan menampilkan dirinya sebagai satu-satunya matahari dalam kabinet, sehingga dalam pengambilan keputusan bisa lebih cepat, tanpa harus lama-lama bersilang-pendapat," ujar Adhie M Massardi melalui keterangan tertulis, Senin (4/4/2016). Sekedar informasi, Rizal Ramli – termasuk Adhi tentunya – berseberangan dengan Wapres JK. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News