Hendrawan Supratikno
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, melihat tanda-tanda reshuffle kabinet sudah sangat terlihat. Selain dari indikasi-indikasi yang ditunjukkan Jokowi melalui statement dan perilakunya belakangan, kemungkinan tersebut didasarkan atas tidak utuhnya reshuffle jilid pertama.
“Yang pertama kan hanya Menko, sementara menteri teknis belum dilakukan evaluasi. Maka dari itu, ini sangat mungkin,” ujarnya.
Disinggung soal efek merapatnya beberapa parpol ke pemerintah, Yunarto membantah hal tersebut. Dia meyakini, reshuffle kali ini masih didasarkan pada evaluasi kinerja kementerian, khususnya kementerian teknis.
Apalagi, dari beberapa partai baru yang merapat ke pemerintah, dia melihat hanya PAN yang kemungkinan besar bisa terakomodir dalam waktu dekat.
“Golkar kan meski menyatakan bergabung tapi Munasnya saja kapan. PPP masih jauh,” imbuhnya.
Lantas, bagaimana proporsi ideal menteri partai dengan kalangan profesional? Menurutnya, ideal atau tidaknya komposisi kabinet tidak bisa diukur melalui komposisi antara kedua kubu tersebut. Justru yang akan menentukan adalah performa dan kualitas.
“Alangkah disayangkan jika hanya mempertimbangkan kepentingan partai,” tuturnya.
Santernya desakan reshuffle kabinet membuat elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gerah.
Politisi PKB, Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengatakan, saat ini ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.
Menurut dia, sekelompok elite itu mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar yang merupakan kader PKB.
"Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elite yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet, dan itu pun diarahkan kepada kader kami," kata Marhamah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5).
Marhamah enggan mengungkapkan secara gamblang identitas elite yang dimaksud. Dia hanya mengungkapkan bahwa elite yang menekan Presiden itu berasal dari parpol pendukung pemerintah.
Selain PKB, parpol pendukung pemerintah adalah PDI-P, Nasdem, Hanura, dan PPP. Ada pula PAN dan Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya.
"Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elite parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," kata anggota Komisi VI DPR ini.
Marhamah menekankan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Pihak mana pun, termasuk parpol pendukung pemerintah, tidak boleh ikut campur, apalagi sampai menekan dan melakukan intervensi.
"Kami yakin, Presiden memiliki pertimbangan yang arif dalam mengganti para menterinya. Soal kader PKB di kabinet, kami nilai masih on the track. Mereka selalu bekerja keras mewujudkan Nawacita," tambah dia.
Presiden Jokowi sebelumnya meminta semua menteri untuk fokus mengerjakan tugasnya di tengah isu perombakan Kabinet Kerja.
"Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah," kata Jokowi saat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4) malam.
Presiden meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan kabinet.
"Tidak ada yang dikte-dikte, apa lagi," ucap Presiden saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet.
Tudingan PKB yang menyatakan elite parpol pendukung pemerintahan menekan Presiden untuk melakukan reshuflle jilid II, direaksi PDIP. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyarankan PKB untuk tidak berprasangka buruk atau suudzon kepada PDIP.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Jazilul Fawaid menuding PDIP mendesak reshuflle lantaran mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang kini dijabat kader PKB Marwan Jafar.
Hendrawan mengatakan, dalam konteks politik untuk upaya membangun peradaban, diperlukan mengembangkan suatu iklim persahabatan, suatu komunikasi yang diwarnai prasangka baik.
"Jangan suudzon (buruk sangka atau berpikiran negatif," kata Hendrawan, Selasa (5/4).
Dia menilai, jika ada kritikan terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah hal yang wajar.
Sebab diakuinya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang merupakan kader PDIP Yasonna Laoly pun mendapatkan kritikan.
"Soal incar mengincar, soal siapa menggeser siapa, itu urusan presiden," ucapnya.
Maka itu dia membantah tudingan Jazilul yang menilai PDIP mengincar kursi menteri asal PKB itu. Dia menjelaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Tidak benar, karena kami menyadari sepenuhnya itu hak prerogatif presiden, PDIP hanya melakukan penilaian objektif," pungkasnya. (det/mer/tic/lan)
