Hendrawan Supratikno
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, melihat tanda-tanda reshuffle kabinet sudah sangat terlihat. Selain dari indikasi-indikasi yang ditunjukkan Jokowi melalui statement dan perilakunya belakangan, kemungkinan tersebut didasarkan atas tidak utuhnya reshuffle jilid pertama.
“Yang pertama kan hanya Menko, sementara menteri teknis belum dilakukan evaluasi. Maka dari itu, ini sangat mungkin,” ujarnya.
Disinggung soal efek merapatnya beberapa parpol ke pemerintah, Yunarto membantah hal tersebut. Dia meyakini, reshuffle kali ini masih didasarkan pada evaluasi kinerja kementerian, khususnya kementerian teknis.
Apalagi, dari beberapa partai baru yang merapat ke pemerintah, dia melihat hanya PAN yang kemungkinan besar bisa terakomodir dalam waktu dekat.
“Golkar kan meski menyatakan bergabung tapi Munasnya saja kapan. PPP masih jauh,” imbuhnya.
Lantas, bagaimana proporsi ideal menteri partai dengan kalangan profesional? Menurutnya, ideal atau tidaknya komposisi kabinet tidak bisa diukur melalui komposisi antara kedua kubu tersebut. Justru yang akan menentukan adalah performa dan kualitas.
“Alangkah disayangkan jika hanya mempertimbangkan kepentingan partai,” tuturnya.
Santernya desakan reshuffle kabinet membuat elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gerah.
Politisi PKB, Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengatakan, saat ini ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.
Menurut dia, sekelompok elite itu mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar yang merupakan kader PKB.
"Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elite yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet, dan itu pun diarahkan kepada kader kami," kata Marhamah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5).
Marhamah enggan mengungkapkan secara gamblang identitas elite yang dimaksud. Dia hanya mengungkapkan bahwa elite yang menekan Presiden itu berasal dari parpol pendukung pemerintah.
Selain PKB, parpol pendukung pemerintah adalah PDI-P, Nasdem, Hanura, dan PPP. Ada pula PAN dan Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya.
"Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elite parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," kata anggota Komisi VI DPR ini.
Marhamah menekankan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Pihak mana pun, termasuk parpol pendukung pemerintah, tidak boleh ikut campur, apalagi sampai menekan dan melakukan intervensi.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
