SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa menyusun rancangan dokumen model GBHN sebagai formulasi perencanaan pembangunan berkelanjutan. GBHN ini kemudian bisa direkomendasikan kepada Presiden dan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang tentang Haluan Pembangunan Nasional sebagai pengganti UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Pandangan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Hardisoesilo merespon wacana MPR menghidupkan kembali GBHN sebagai cetak biru arah pembangunan jangka panjang nasional
Menurut Hardisoesilo, ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan MPR untuk mengakomodir gagasan menghidupkan kembali GBHN tersebut, di antaranya melakukan amandemen konstitusi untuk mengembalikan lagi kewenangan MPR menyusun GBHN.
Namun hal ini sekaligus pula membuka peluang menjadikan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak ada yang bisa menjamin apabila pintu amandemen dibuka maka tidak akan mengarah ke sana.
"Artinya sistem berdemokrasi di negara kita ini bakal surut ke belakang,” ujar legislator asal dapil Jatim III itu, Selasa (12/4).
Opsi lainnya adalah memberikan kewenangan kepada MPR untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Nasional model GBHN tanpa harus melakukan amandemen UUD Negara RI tahun 1945. MPR dapat membentuk tim ahli untuk penyusunan GBHN ini, sebagaimana halnya di masa lalu Presiden membentuk Panitia Negara, yang kemudian hasil kerja MPR tersebut direkomendasikan kepada Presiden dan DPR RI untuk disahkan menjadi produk perundang-undangan.
Dalam hal ini, menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang diserahkan kepada Presiden RI.
“Selain itu, Indonesia akan tetap menganut model demokrasi konstitusional yang lazim diterapkan di negara-negara demokrasi modern lainnya,” pungkas Hardisoesilo. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
