SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Banyaknya program pembangunan yang digagas Pemprov Jatim yang tidak diikuti kab/kota ternyata berpengaruh pada tingkat kemiskinan, pengangguran dan disparitas wilayah di Jatim. Ada usulan dari Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2015 untuk diberlakukan punishment atau disinsentif terhadap dana transfer daerah terhadap kab/kota yang melanggar.
Wakil Ketua LKPj Gubernur 2015, Agus Maimun menegaskan, saat ini banyak program yang ada di provinsi terhambat pelaksanaannya di kab/kota. Program-program itu terhambat karena adanya perbedaan visi misi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemprov Jatim. Hal ini ternyata membuat tingkat kemiskinan, pengangguran serta disparitas wilayah di Jatim meningkat.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
“Jadi janji-janji saat kampanye yang disampaikan oleh bupati/walikota memang berbeda dengan kebutuhan provinsi. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan. Karenanya saya mengusulkan ada reward dan punishment atau insentif dis insentif bagi wilayah yang tidak patuh untuk dipotong dana transfer daerahnya yang ngendon di Jatim,” ujar politisi asal PAN itu, Rabu (13/4).
Salah satu contoh yang diberikan Agus adalah pembangunan di Surabaya. Dalam proses pembangunannya Pemkot Surabaya selalu mengedepankan Surabaya sebagai kota perdagangan. Hal itu tentu berbeda dengan prioritas dari Pemprov Jatim.
“Karena Pemprov Jatim lebih memprioritaskan bidang pertanian,” terang Agus.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Meski demikian, hal itu sebenarnya tidak harus menjadi alasan bagi masing-masing pemkab/pemkot untuk tidak melakukan koneksi program dengan pemerintah yang ada di atasnya. Sebab, Agus menilai koneksi program antar pemeritah daerah masih bisa terjadi asalkan saling melakukan komunikasi.
“Misalnya, Surabaya itu kan fokusnya perdagangan. Nah, seharusnya dia membuat bagaimana sebagai kota perdagangan, Surabaya juga menjadi pusat berakhirnya arus atau hilir dari semua produk pertanian yang ada di Jatim, jadi masih bisa sinkron dengan program provinsi,” tandas anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris LKPj Gubernur 2015, Yusuf Rohana. Politisi asal PKS ini mengaku banyak program yang dibuat kab/kota tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah diatasnya dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ
Akibatnya, Kebijakan pada program kerakyatan tidak bisa diselesaikan secara paralel. Untuk itu perlu dilakukan sebuah desain bagaimana kebijakan program kerakyatan dapat diselesaikan bersama-sama.
"Selain perlu ada regulasi dari pusat yang mengharuskan pemerintahan daerah tunduk pada program pemerintahan kerakyatan. Memang perlu adanya insentif dn disinsentif bagi daerah yang tidak tunduk pada pemerintah yang diatas. Apalagi Pemprov Jatim merupakan perwakilan dari pemerintah pusat yang harus diikuti," papar Ketua Fraksi PKS tersebut. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
