Siswa SD Jenius Dilarang Ikut UN, FPDIP Ancam Bawa Kasus ke Presiden

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Sri Untari mengungkapkan kecewaan mereka terhadap keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo terkait kasus siswa jenius yang dilarang ikut Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar karena pihak sekolah tidak memiliki ijin operasional.

Ia juga mengancam jika sampai akhir April atau awal Mei 2016 belum ada keputusan seperti yang diharapkan orang tua Pato Sayyaf, maka PDIP Jatim akan melaporkan ke Presiden dan meminta supaya Mendiknas turun tangan.

BACA JUGA:

Pasalnya, sejak awal FPDIP DPRD Jatim telah menjanjikan memberikan advokasi terhadap orang tua Pato Sayyaf siswa akselerasi kelas VI SD Multi Lingual Anak Soleh Waru Sidoarjo. Pato Sayyaf menjadi korban lemahnya pengawasan lembaga pendidikan di Kota Udang sehingga anak yang memiliki IQ 136 dan berprestasi tak mendapatkan haknya untuk mengikuti UN.

"Kami sangat kecewa karena Pato Sayyaf disuruh pindah sekolah dan turun ke kelas 5. Padahal dia sudah memiliki raport kelas 6 kendati usianya baru 8 tahun. Ini bukan keputusan yang bijak dan adil karena kesalahan sekolah justru siswa yang dikorbankan," tegas politisi asal Malang itu, Rabu (21/4).

Menurut Sekretaris DPD PDIP Jatim, Dinas Pendidikan Sidoarjo ikut bertanggungjawab memberi legalasasi sekolah yang sudah 13 tahun tak memilik izin operasional tapi diperkenankan merekrut siswa. Bahkan saat SD Multi Ligual Anak Soleh Waru Sidoarjo membuka kelas akselerasi juga dibiarkan begitu saja.

"Harusnya kalau berani memberi keistimewaan ya harus berani memberi jawaban jika ada persoalan seperti ini," kesal Untari.

Pihaknya juga akan mendesak Bupati Sidoarjo supaya membikin diskresi out off the book agar anak jenius itu bisa mengikuti UN.

"Yang penting Pato bisa ikut UN, soal kekhawatiran nanti tidak ada SMP yang akan mau menerima dia jika melanjutkan sekolah itu, perlu dipikirkan lagi karena pihak orang tua sudah berani menjamin," pinta Sri Untari didampingi anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari.