Benjamin Kristianto
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Jawa Timur mensinyalir penyebaran dana bantuan sekolah tidak merata, sehingga masih banyak sekolah yang gedungnya sudah tak layak atau butuh renovasi. Dengan buruknya fasilitas sekolah tentunya akan berdampak pada kegiatan mengajar siswa.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Benjamin Kristianto mengatakan, pihaknya mendengar adanya kabar kalau dana bantuan sekolah dipermainkan oleh oknum di Diknas. Dengan adanya permainan oknum tersebut, penerimaan bantuan sekolah tidak merata. Bahkan ada sekolah yang tiap tahunnya menerima, padahal kondisi sekolah tersebut sangat bagus. Sementara sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan dana untuk sekolah tidak pernah mendapatkannya.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
"Jadi sekolah yang menerima bantuan ya itu-itu saja. Tidak ada perubahan. Sementara sekolah yang benar-benar membutuhkan tidak dikasih. Ini kan tidak adil, ada permainan," tegas politisi Gerindra yang akrab dispa Dokter Beny itu, seperti dikutip dari HARIAN BANGSA, Senin (9/5).
Beny mencontohkan SMK dr Soetomo Surabaya. Sekolah yang terletak di jalan Jojoran tersebut kondisinya memprihatinkan. Bahkan ketika ujian nasional, satu kelas gagal mengikuti UN tahap pertama karena servernya. ngadat.
"Ketika kami sidak UN di SMK dr Soetomo kondisi sekolahnya kaya gitu (tak layak, red). Ini salah satu bukti bahwa dana bantuan sekolah penyebarannya tak merata," ujar alumni Fakultas Kedokteran Unpad, Bandung tersebut.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Menurut Ketua ormas Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA) Jatimtersebut, lucunya lagi adalah tidak tepat sasaran program pendidikan. Dimana pengajuan program untuk pelatihan otomotif, tetapi pogram yang disalurkan pelatihan untuk membuat bantal.
"Lucu sekali dan aneh. Pengajuannya untuk program otomotif, tetapi yang tersalurkan program membuat bantal. Kan itu tidak tepat sasaran," pungkas Beny.
Beny menegaskan, pengelolaan SMA/SMK sudah diserahkan ke Pemprov Jatim. Untuk itu, Komisi E mendorong agar Diknas turun ke lapangan untuk investarisir sekolah-sekolah, baik swasta maupun negeri. Sehingga dapat diketahui sekolah mana yang berhak menerima dana bantuan, dan sekolah yang tidak layak menerima bantuan.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ
“Jangan sampai tahun kemarin-kemarin dan tahun ini sekolah itu lagi. Maka data ulang sekolah-sekolah dengan turun ke lapangan. Jangan sampai tidak merata," imbuh mantan Direktur Operasional RS William Booth, Surabaya itu. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
