Banggar DPRD Gresik Blejeti Kinerja 18 Camat

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik meneruskan evaluasi triwulan(tiga bulan) kinerja masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemkab Gresik, pagi ini.

Kali ini, SKPD yang mendapatkan giliran evaluasi adalah, 18 camat se Kabupaten Gresik. Mereka diminta memaparkan program/kegiatan yang telah mereka jalankan selama 3 bulan di awal tahun 2016. Termasuk, serapan anggaran.

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp 180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Evaluasi yang dipimpin oleh ketua Banggar sekaligus ketua DPRD Gresik, H.Abdul Hamid ini, anggota banggar terlihat membelejeti kinerja masing-masing camat yang bertugas memimpin wilayah kecamatan.

Anggota Banggar, Edy Santoso (FPD), misalnya, dalam evaluasi tersebut dirinya memertanyakan kinerja Camat Kebomas, Zairuddin dan unsur pegawai di lingkup Kecamatan Kebomas.

Di antara pertanyaan yang dilontarkan Edy adalah, adanya kabar soal maraknya pungutan liar yang dilakukan pegawai di Kecamatan Kebomas, sehingga PKL bisa berjualan bebas di tempat-tempat terlarang.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

"Saya tanyakan soal penataan PKL di wilayah Kebomas yang sayup-sayup saya dengar ada ketidak beresan (pungutan) yang dilakukan oleh oknum di Kecamatan Kebomas," kata Edy.

Dia juga memertanyakan soal RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sepanjang Desa Kawisanyar yang tidak ada atau minin.

Selain itu, juga RTH di Bundaran GKB, yang banyak rusak akibat ulah PKL. "Apakah di Kecamatan Kebomas tidak ada anggaran untuk pelayanan dan utk ketertiban tersebut," tanya Edy.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Sementara Ketua DPRD, Hamid memertanyakan, banyaknya bangunan sarana perekonomian baru di daerah GKB yang belum dipungut retribusinya atau pajaknya. "Sehingga, kondisi tersebut merugikan terhadap pendapatan pemerintah," katanya.

Camat Kebomas, Zairuddin yang mendapatkan cercaan pertanyaan bertubi-tubi seperti itu menyatakan, terkait PKL di daerah Kawisanyar dan Giri sudah terbentuk paguyuban. PKL tersebut berjualan tidak pernah ditarik biaya. "Jadi, tidak benar ada tarikan iuran/upeti yang dilakukan petugas Kecamatan Kebomas," sanggah Zairuddin.

Terkait PKL di GKB yang merusak RTH dan membuat kumuh GKB, Zairuddin mengaku tidak ada anggaran. "Kalau ada anggaran untuk RTH kami tolong dikasih anggaran," pintanya.

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

Hamid mengimbau kepada semua camat agar memerhatikan penataan PKL di wilayahnya." PKL yang berada disepanjang jalan penataannya harus baik. PKL itu posisinya di belakang jalan, trotoar, lalu saluran air," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News