SMKN 2 Bagor Disorot DPRD, Larang Siswa Ikut Ujian karena Nunggak SPP

SMKN 2 Bagor Disorot DPRD, Larang Siswa Ikut Ujian karena Nunggak SPP

NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Siswa SMKN 2 Bagor berinisial HDP (16) warga Kecamatan/Kabupaten Nganjuk, terpaksa tidak dapat mengikuti ujian semester di sekolahnya.

Hal itu lantaran siswa yang duduk di bangku kelas XI SMKN 2 Bagor ini belum membayar iuran SPP selama 9 bulan. Pelajar tersebut merasa sangat kebingungan lantaran tidak memiliki biaya untuk melunasi tunggakan SPP.

Orang tuanya yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja serabutan memiliki penghasilan yang tidak menentu dam ukup untuk makan sehari-hari Padahal jumlah uang yang harus dibayarkan untuk melunasi tunggakan selama 9 bulan sebesar Rp 765 ribu. Sehingga apabila tidak ada kebijakan dari sekolah dipastikan siswa tersebut tidak dapat mengikuti ujian semester.

Melihat hal tersebut, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk memberikan sorotan terhadap sikap pihak sekolah yang melarang siswanya mengikuti ujian semester lantaran iuran SPP nunggak 9 bulan. Dewan menilai sikap yang diambil pihak sekolah ini tidak bijak, lantaran siswa berasal dari keluarga miskin yang seharusnya justru mendapatkan bantuan.

Raditya Yuangga, anggota Komisi B, DPRD Nganjuk memberikan tanggapannya terkait masalah ini. Menurutnya pihak sekolah tidak seharusnya asal menyita kartu ujian milik siswanya hanya karena iuran SPP nunggak selama 9 bulan. Dewan menyayangkan kebijakan sekolah karena seharusnya pihak sekolah bisa mengambil langkah yang lebih bijak terkait masalah ini.

“Saya sangat tidak setuju dengan sikap pihak sekolah yang serta merta langsung menahan kartu ujian milik siswa. Selain itu, sekolah tidak sepatutnya melarang siswa untuk mengikuti ujian karena itu justru akan menjadi beban buat siswa. Seharusnya pihak sekolah bisa mendatangkan orang tua terlebih dahulu atau mencari solusi yang lebih bijak,” ungkapnya.

Terkait bantuan siswa miskin yang belum didapatkan oleh siswa ini, dewan mengimbau agar warga sekolah lebih bersikap kekeluargaan. Politisi yang akrab disapa Mas Angga ini mencontohkan dengan adanya subsidi silang yang dilakukan di beberapa sekolah. Hal ini memang menuntut kesadaran orang tua siswa untuk saling bantu membantu terhadap sesama.

“Seharusnya pihak sekolah memberikan dukungan dan bantuan terhadap siswa yang kurang mampu ini. Bukan malah menjatuhkan mental dengan melarang ikut ujian. Jika memang tidak bisa memberikan BSM coba saja terapkan subsidi silang dengan meminta bantuan wali murid yang lain,hal ini juga dilakukan di beberapa sekolah lain untuk saling membantu sesama,” pungkasnya.