Idrus Marham. Foto: liputan6.com
"Jokowi harus menjelaskan kepada publik karena dia berjanji membentuk kabinet profesional. Kalau dalam reshuffle kabinet jilid dua ini lebih banyak anggota parpol, Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat. Dia juga harus menjelaskan indikator utama kenapa menteri ini direshuffle, kenapa menteri ini tidak," paparnya seperti dikutip detik.com
Tentu Jokowi harus cermat sebelum memutuskan mengganti menteri tertentu. Kalau Jokowi mengganti menteri yang kinerjanya positif dan punya semangat antikorupsi, tentu masyarakat pun akan meragukan pertimbangan Jokowi.
"Kemudian kalau menteri yang masuk itu profesional mungkin publik akan menerima. Tapi kalau tidak qualified mungkin publik juga akan kecewa," pungkasnya.
Berbeda dengan Arya, pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa perombakan Kabinet Kerja dinilai sudah menjadi kebutuhan sehingga tak perlu ditunda-tunda lagi.
Menurut dia, Jokowi sudah mengetahui bagaimana kinerja para menteri. Secara politik, dukungan partai politik sudah kuat, apalagi setelah Partai Golkar menyelesaikan konflik internal dan menyatakan mendukung pemerintah. “Sekarang saatnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle,” katanya.
Ikrar berharap Presiden Jokowi mempertahankan komposisi zaken kabinet (kabinet ahli) yang mayoritas dari kalangan profesional, yakni 14 menteri dari partai dan 20 dari profesional. Dengan kata lain, jumlah menteri dari partai dan profesional tak perlu diutak-atik. "Sudah pas komposisinya," ujarnya seperti dikutip Tempo.
Ikrar juga berpendapat, ini harus menjadi reshuffle terakhir hingga masa kerja Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2019 supaya stabilitas politik dan ekonomi tetap terjaga. Ikrar menjelaskan, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sudah menyinggung kinerja beberapa menterinya. Publik pun sudah menyoroti kerja menteri-menteri.
Ikrar mencontohkan, ada masalah rekrutmen pendamping desa di Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal, lalu masalah Blok Masela, kemudian kinerja Kementerian. “Presiden mesti melihat siapa menteri yang gede bacotnya doang,” ucap Ikrar.
Adapun soal dukungan politik, dia menuturkan, Golkar sebagai pemenang kedua Pemilu 2014 memberikan tawaran yang tinggi kepada Presiden Jokowi. Menurut Ikrar, tawaran itu cukup melegakan untuk kemapanan politik, yakni keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan akan mencalonkan Jokowi dalam pemilihan presiden 2019.
Golkar secara tak langsung membubarkan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden 2014 dengan menyatakan mundur dari KMP. Sebab, kekuatan politik KMP jadi berkurang. Bahkan Partai Amanat Nasional yang lebih dulu menyatakan ingin bergabung dengan pemerintah tak pernah menyatakan mundur dari KMP. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
