JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Polemik yang terjadi di DPRD Jombang setelah aksi boikot anggota dengan tidak hadir di rapat paripurna, Kamis (30/6) lalu mulai menuai sorotan dari Fraksi di legislatif. Kali ini, Fraksi-PKB menyatakan kecewa terhadap Ketua DPRD Jombang, Joko Triono (JT). (BACA: Rapat Paripurna Diboikot Anggota, Bentuk Kekecewaan kepada Ketua DPRD dan Bupati Jombang)
Fraksi yang mempunyai kursi terbanyak kedua di DPRD Jombang itu akan meminta JT memberikan klarifikasi tertulis atas munculnya persoalan di legislatif.
Baca Juga: Perdalam Raperda RIPK Bapemperda, DPRD Jombang Gelar Rapat
"Sepertinya ada sesuatu yang PKB tidak boleh tahu. Kita akan minta klarifikasi sampai mendapatkan penjelasan yang dapat kita terima," kata Mas'ud Zuremi, Ketua F-PKB kepada Bangsaonline.
Ia lantas menceritakan gagalnya rapat koordinasi pimpinan DPRD yang rencananya akan digelar Jumat (1/7) malam. Rapat tersebut dalam rangka membahas persoalan aksi boikot paripurna yang dilakukan anggota DPRD Jombang, Kamis (30/6) lalu.
(BACA: Kisruh DPRD Jombang, Anggota Sebut Ketua Pemicu Utama Boikot Paripurna)
Baca Juga: Rapat Paripurna, DPRD Jombang Sahkan Empat Raperda Jadi Perda
Mas’ud yang malam itu datang ke gedung dewan bersama sejumlah politisi PKB dan Demokrat harus pulang dengan percuma karena pimpinan lainnya tidak hadir. Padahal, ketika itu ruangan rapat sudah disiapkan oleh staf kesekretariatan DPRD Jombang. Kekecewaanpun dialami Ketua Komisi C tersebut.
“Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Terus terang ini membuat kami kecewa. Ternyata ada informasi ternyata Ketua DPRD dan yang lain menggelar rapat sendiri di ruang Swagata. Ada apa ini sebenarnya,” pungkas Mas'ud menggerutu.
(BACA: Polemik Anggota Vs Ketua DPRD Jombang, LInK: Ketua Tak Becus, harus Tanggung Jawab)
Baca Juga: 4 Komisi di DPRD Jombang Kunker ke Jawa Tengah
Seperti diberitakan sebelumnya, para anggota DPRD Jombang melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna di kantornya, Kamis (30/6). Tindakan tersebut terjadi sebagai bentuk protes karena permintaan pengadaan mobil operasional untuk anggota dewan tidak jadi dianggarkan dalam APBD tahun 2016.
Setelah ditelusuri, dari pengakuan anggota DPRD, protes tidak ikut paripurna merupakan bagian kecil dari bentuk kekecewaan kalangan legislatif kepada ketua DPRD Jombang, Joko Triono (JT).
Dari data terpercaya yang berhasil dihimpun Bangsaonline, JT dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan di internal DPRD. Bahkan sebaliknya, justru memperkeruh permasalahan-permasalahan yang terjadi di legislatif. (rom/dio/rev)
Baca Juga: Ketua DPRD Jombang: SK Bupati Habis, Pj Masih Belum Jelas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News