SERAHKAN: Juru bicara Fraksi PKB H Abdilah Nasih menyerahkan berkas pandangan umum terkait draf RPJMD Kab. Sidoarjo 2016-2021 kepada Bupati Sidoarjo, saat rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, Sabtu (16/7). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE
Jika diasumsikan satu rumah tangga miskin ada 2 orang, maka setidaknya ada 163.490 penduduk miskin atau sekitar 7,5 persen. "Dengan demikian, ada inkonsistensi jumlah penduduk miskin," cetus Abdilah Nasih, yang juga anggota Komisi C DPRD Sidoarjo ini.
FPKB juga mendorong agar RPJMD bisa mewujudkan pelaksanaan program belajar 12 tahun dengan baik, sehingga mendorong pemkab semaksimal mungkin memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pendamping. Dengan begitu, mulai tahun 2017 SD dan SMP bisa gratis. Sedangkan SMA, bisa gratis di tahun berikutnya.
Rapat Paripurna ini dihadiri Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah dan sejumlah Kepala SKPD. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sidoarjo H Sullamul Hadi Nurmawan dan tanpa kehadiran tiga wakil ketua dewan ini, berlangsung maraton setelah rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Terhadap Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) tahun 2017.
Di depan 30 anggota dewan yang hadir, dari 50 anggota DPRD Sidoarjo, Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah menyampaikan dua nota penjelasan tersebut.
"Dengan diterimanya penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka pelaksanaan APBD Sidoarjo Tahun 2015 telah memenuhi aspek normatif keuangan," cetus Bupati H Saiful Ilah. (sta/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
