Sejumlah penambang liar masih nekat menambang pasir di Sungai Bladak.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mendesak aparat penegak hukum memberikan tindakan tegas terhadap para penambang pasir di sepanjang aliran lahar gunung Kelud yang tidak mengantongi izin atau ilegal. Pasalnya meski sudah dinyatakan ilegal sampai saat ini masih banyak penambang yang melakukan aktivitasnya.
Padahal hal tersebut ditengarai menjadi faktor utama penyebab rusaknya lingkungan sekitar dan juga akses jalan di beberapa wilayah yang dilewati truk penambang pasir. Di antaranya di Kecamatan Nglegok, Kecamatan Garum, dan Kecamatan Ponggok.
BACA JUGA:
- Polisi Sidak Tambang Pasir Liar Aliran Lahar Gunung Kelud, Truk-Truk Masih Lalu-lalang
- Rusak, Pemkab Sebut Akses Jalan di Wilayah Blitar Utara Sulit Diperbaiki
- Patroli di Tambang Pasir Lahar Kelud, Polisi Temukan Alat Berat Ditinggal Operatornya
- Warga Ponorogo Meninggal Tertimbun Longsor di Lokasi Tambang Pasir Kali Putih Blitar
"Kami meminta agar semua pihak yang tetkait dengan permasalahan ini agar duduk bersama dan sama-sama turun tangan menyelesaikan masalah pertambangan ilegal ini," ujar anggota komisi satu DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo, Jumat (19/8).
Ia mengemukakan, maraknya aktivitas penambangan liar di beberapa titik di Kabupaten Blitar sudah cukup mencemaskan. Bahkan beberapa waktu lalu warga Desa Sumber Asri Kecamatan Nglegok sempat melakukan sweeping truk pasir karena merasa geram dengan keberadaan truk pasir yang merusak akses jalan di Desa tersebut.
(BACA: Geram Lantaran Sebabkan Jalan Rusak, Warga Desa Sumberasri Blitar Sweeping Truk Pasir)
"Makanya ini harus ada yang turun tangan, jangan sampai masyarakat main hakim sendiri, Pemkab harus bertindak untuk meminimalisir terjadinya konflik. Karena pada kenyataanya memang jalan rusak ini disebabkan aktivitas truk pasir itu," tegasnya.
Selain itu lanjut politisi partai Gerindra tersebut, jika penambangan terus dilakukan, maka akan berpotensi merusak lingkungan sekitar hingga dapat menimbulkan kerawanan terjadinya bencana alam. Ia mengemukakan bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum harus memberikan tindakan tegas, tidak tebang pilih terhadap penambang yang tidak mengantongi izin. Selain itu Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja juga harus segera mengambil tindakan tegas.
