Tokoh Papua: Beda dengan Gus Dur, Jokowi ke Papua Kuras APBD, Ini Respon Istana

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk meresmikan enam proyek infrastruktur kelistrikan ternyata mendapat respon negatif dari tokoh Papua.

Papua Natalius Pigai menilai, selain tidak membawa manfaat, kehadiran Jokowi ke Papua juga bisa membuat daerah tersebut tekor. Karena Papua harus menganggarkan biaya kunjungan RI 1 tersebut.

"Salah satu problem atas kehadiran Presiden di Papua juga diduga lebih banyak menghabiskan APBD Papua yang mencapai miliaran rupiah. Jika makin banyak Presiden kunjungi makin banyak APBD Papua yang terkuras," ucap Natalius Pigai yang Komisioner Komnas HAM RI, (Selasa, 18/10). Sejak menjabat presiden pada 2014, Jokowi sudah empat kali berkunjung ke Papua.

Dikutip RMOL, Natalius mencatat selama dua tahun menjabat Presiden, Jokowi sering sekali mengunjungi wilayah paling Timur tersebut. Namun, semua kunjungan tersebut terkesan tidak memberi manfaat.

"Kita lebih banyak kritik orang Papua menghabiskan uang Otonomi Khusus. Padahal justru dana Otsus tersebut juga diduga tersedot ke kegiatan kunjungan semacam ini," sambungnya.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan kunjungan Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid semasa menjadi Presiden. Presiden yang akrab dipanggil Gus Dur itu hanya sekali mengunjungi Papua tapi terjadi perubahan secara signifikan dalam berbagai dimensi pembangunan.

Dalam amatannya, salah satu kegagalan Jokowi memberi manfaat dalam kunjungan kerja ke Papua disebabkan karena tidak pernah memiliki grand design, dan time frame soal penyelesaian masalah Papua secara komprehensif.

"Sehingga berjalan tanpa arah, terkesan amburadul dan tidak terkontrol. Saya kira pada masa yang akan datang rakyat harus mencari figur presiden yang tepat untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang kian rumit ini," tandasnya.

Ia juga menilai bahwa Jokowi justru menjadi sumber masalah di Papua. Karena dianggap tidak memiliki kompetensi sosial untuk membangun kepercayaan (trust buding), juga kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan, selain itu adanya kesan permusuhan dengan pemimpin daerah juga memberi kontribusi dalam disharmoni Jakarta dan Papua.

Hal ini terkait dengan adanya peristiwa pelanggaran HAM terhadap kurang lebih 5.000 orang Papua yang ditangkap, dianiaya, disiksa dan dibunuh hanya dalam 2 tahun masa periode Jokowi. Hal ini menjadi bukti bahwa menciptakan tanah Papua damai dengan penyelesaian pelanggaran HAM hanya menjadi pelayanan bibir atau kata2.

Demikian pula ekskalasi berbagai soal juga meningkat di masa pemerintahan Jokowi, khususnya terhadap riak-riak dunia internasional terhadap kondisi HAM di Papua, bukti nyata Jokowi tidak ketudakmampuannya.

"Kita juga menyaksikan program yang didengungkan oleh Presiden untuk bangun Pasar Mama Mama sampai sekarang tidak pernah ada yang tuntas, bahkan pimpinan Solpap Rojit meninggal secara misterius di Papua," tegasnya.

Kalau kunjungan kerja Presiden tersebut tidak substansial, sebagai putra Papua dan pembela hak asasi manusia, dia menolak Jokowi kembali mengunjungi Papua untuk tiga tahun tahun sisa masa jabatannya ini. "Karena kehadirannya lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya," tandasnya

Jokowi ke Papua meresmikan enam infrastruktur. Keenam infrastruktur tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1, 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Mega Volt Ampere, dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

Mantan Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyambut baik peresmian tersebut. Dia menjelaskan dari enam infrastruktur listrik yang diresmikan Presiden tersebut, ada yang dibangun sejak 2008, 2009 dan 2010.

"Bagus itu, lanjutkan!" kicau Seskab era SBY ini lewat akun Twitter, ‏@dipoalam (Selasa, 17/10)

Andi Arief, mantan Staf Khusus Presiden era SBY juga menilai bahwa dua tahun menjabat Presiden RI, Jokowi sudah meresmikan banyak proyek-proyek infrastruktur. Terakhir, enam proyek kelistrikan di Papua kemarin.

Namun, hampir semua yang diresmikan Jokowi tersebut, proyek yang dimulai pengerjaannya oleh Pemerintahan sebelumnya

”Dua tahun pemerintahan Jokowi berhasil meresmikan 95 persen projek infrastruktur pemerintahan sebelumnya. Sementara spesialis gunting pita," jelas Andi Arief, lewat akun Twitter-nya (Selasa, 18/10).

Dalam amatannya, satu-satunnya proyek yang dibangun sejak awal pada masa pemerintahannya dan sedang ditunggu Jokowi untuk diresmikan adalah Tol Lampung. "Kalau pembangkit listrik nol," cuit mantan Ketua Umum SMID ini.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, tidak benar jika kunjungan Presiden ke Papua selama ini tidak bermanfaat bagi rakyat Papua sendiri.

"Ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kepada masyarakat di Papua," ujar Johan melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (18/10/2016).

Contohnya ialah pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai. Ada pula program menekan harga di Papua dengan cara memperlancar arus distribusi barang di Papua.

"Ini mampu menekan harga kebutuhan pokok secara signifikan," ujar Johan.

Banyak sekali kritik terhadap Jokowi. Bahkan Gubernur Papua Lukas Enambe juga menyampaikan kritik terkait dengan mahalnyaBahan Bakar Minyak (BBM). Akibat kritik yang bertubi-tubi itu akhirnya Jokowi mengambil kebijakan drastis. Yaitu menurunkan harga BBM di Papua. Tentu ini pakai subsidi.

"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ucap Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Senin (17/10).

Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harganya Rp 7.000 di Papua kita (Pertamina) rugi. Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

Presiden Jokowi meminta langsung kepada Menteri Rini Soemarno dan Dwi Soetjipto untuk segera mencarikan jalan keluarnya. Menurutnya, Pertamina bisa saja subsidi silang, dari keuntungan penjualan di Jawa dialihkan ke Timur Indoensia.

"Carikan jalan keluar, saya minta harganya kurang lebih sama dengan di Jawa. Pertamina bilang bisa ditutup pakai APBN, saya bilang itu urusan Pertamina," tutupnya.

Akhinya Jokowi menetapkan harga BBM di Papua sama dengan di Pulau Jawa. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News