JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ribuan mahasiswa turun jalan untuk mengoreksi pemerintahan Presiden Jokowi-JK, Kamis (20/11/2016). Aksi demo ini bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-JK.
Aksi turun jalan mahasiswa kali ini merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Namun yang paling besar di Jakarta. Mahasiswa kelompok Cipayung melakukan demo di depan Istana. Aksi mereka sempat ricuh dan saling lempar dengan aparat. Akibatnya beberapa mahasiswa terluka.
Demo mahasiswa yang digelar karena ketidakpuasan atas kinerja rezim Jokowi-JK dalam dua tahun ini terbilang istimewa. Kapolda Metro Jaya Irjen Moch Iriawan ikut berada di lokasi. Ia berada di tengah ratusan polisi. Bahkan, kendaraan lapis baja barracuda juga bersiaga.
Selain kelompok Cipayung yang terdiri dari organisasi eksta kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) juga menggelar unjuk rasa. Namun, posisi mereka agak jauh jauh dari Istana. Mereka berada dekat gedung RRI.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kebijakan Jokowi JK belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah. Jokowi justru menumpuk hutang. "2 Tahun Jokowi memimpin negeri ini, cuma jago ngutang. Sementara supremasi penegakan hukum gagal total. Banyak kasus besar tak disentuh dan terkesan dipelihara," kata mahasiswa UI ini.
Jokowi juga dinilai terlalu lemah terhadap pihak asing. Bahkan cenderung mengistimewakan Cina.
Kini total utang pemerintah Indonesia per September 2016 mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.438,29 triliun. Tercatat utang pemerintah naik Rp 6,53 triliun menjadi Rp 3.444,82 triliun.
Baca Juga: Di Banyuwangi, Khofifah Ucapkan Selamat untuk Prabowo dan Gibran
Dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Kamis (20/10/2016), 78,4% pinjaman berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.701,03 triliun.
Berbagai survei menunjukan kepuasan terhadap kinerja Jokowi. Namun rakyat belum sejahtera, justru menjurus pada sengsara.
Sementara Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, tahun 2016 ketimpangan sudah mencapai angka 0.41-0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya bagi kestabilan sebuah negara.
Baca Juga: Di Penghujung Jabatan Presiden Jokowi, Menteri ATR/BPN Gebuki Mafia Tanah
Inilah yang menyebabkan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi demo "Kabinet Lupa Kerja" 2 Tahun Jokowi-JK di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Mereka menuntut tindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan, tolak reklamasi teluk Benoa dan teluk Jakarta, tolak tax amnesty yang tidak pro rakyat, tolak perpanjangan izin ekspor konsentrat setelah Januari 2017 dan komitmen terhadap usaha hilirisasi minerba, dan cabut hukum kebiri, selesaikan akar permasalahan kejahatan seksual pada perempuan dan anak.
Para demonstran mengenakan topeng Jokowi dan JK. Massa juga bawa spanduk bertuliskan 'Kabinet Lupa Kerja', 'Tagih Nawacita', 'Dari Timur Bergerak Ke Ibukota' dan sebagainya.
Baca Juga: Khofifah Kembali Dinobatkan sebagai 500 Muslim Berpengaruh Dunia 2025
Hingga pukul 14.30 WIB aksi demo masih berlangsung, meski sempat break untuk salat dzuhur di jalan.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor juga demo di kawasan Istana Bogor, Jalan Djuanda, Kota Bogor.
Puluhan mahasiswa yang terbagi dalam dua gelombang demo itu melakukan longmarch dari UIKA dengan membawa spanduk bertuliskan semua tuntutan untuk Jokowi.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Hadiri Upacara HUT ke-79 TNI
Akibatnya sekitar Jalan Djuanda tersendat hingga berbuntut kemacetan ke Jalan Otista dan Jalan Pajajaran. Aparat Kepolisian pun menerjunkan puluhan personil untuk mengatur lalu lintas dan mengawal aksi demontrasi.
Ketua Komisariat PMII UIKA Bogor Angga Widyatama Putra minta janji presiden Jokowi berpihak kepada rakyat karena mahasiswa pun adalah bagian dari rakyat.
“Harga sembako yang masih tinggi, bukti bahwa pemerintah belum pro rakyat,” ujarnya seusai aksi, kepada Publik Bogor, (20/10).
Baca Juga: Bansos Beras Diharapkan Lanjut, Presiden Jokowi Janji Akan Bisiki Prabowo
Ia minta masyarakat jangan diberi janji palsu. “Saat ini pendidikan pun belum merata. Masih banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan bahkan harus putus sekolah,” ungkapnya.
Ia menilai Jokowi terlalu banyak pencitraan. Ia mencontohkan waktu Jokowi datang ke lokasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus pungutan liar – pungli di Kemenhub.
“Padahal presiden masih memiliki bawahannya, ga usahlah turun langsung,” tuturnya.
Baca Juga: Bersama Presiden Jokowi, Menteri ATR/BPN Peroleh Brevet Kehormatan Hiu
Ia menambahkan, keadilan hukum di pemerintahan Jokowi belum bisa ditegakkan. Kasus-kasus besar tutup buku dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap kalah, hal ini menimbulkan stigma negatif.
Sambil berorasi dalam aksinya mahasiswa sempat membakar ban bekas. Para mahasiswa ini juga meminta mobil yang melintas membunyikan klakson.
Di Makassar mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar orasi di depan Museum Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengevaluasi kinerja 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang terkesan sebagai pencitraan.
"Stop pencitraan, kami merasa dua tahun pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Jokowi-JK tidak lain hanya sebatas pencitraan. Turun ke gorong-gorong, tangkap tangan pungli hanya pencitraan saja," ujar salah satu orator, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (20/10/2016).
Massa mahasiswa ini membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan "Indonesia diambang kehancuran, Selamatkan #evaluasi 2thn Jokowi-JK," dengan spanduk berwarna merah berlatar putih. Koordinator Lapangan Aksi Nasional BEM SI, Rizky Fajrianto mengatakan, aksi mahasiswa kali ini dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Mahasiswa menuntut kepada Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memenuhi 5 tuntutan mahasiswa,” tegasnya.
Pertama, agar menindak tegas mafia kasus kebakaran hutan dan lahan. Kedua, tolak reklamasi teluk Benoa dan teluk Jakarta. Ketiga, tolak tax amnesty yang tidak pro rakyat.
Keempat, tolak perpanjangan izin ekspor konsentrat setelah Januari 2017 dan komitmen terhadap usaha hilirisasi minerba. Dan kelima, cabut hukum kebiri, selesaikan akar permasalahan kejahatan seksual pada perempuan dan anak. “Pemerintah lebih memihak kepada korporasi dibandingkan kepada aset hutan hujan tropis yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini,” tegasnya.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aminuddin Ma'ruf mengatakan ekspektasi rakyat indonesia sangat besar setelah kemenangan Jokowi-Jk. Harapan rakyat saat itu seakan mendapat kepastian akan terciptanya Bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan berdaulat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.
"Setelah dua tahun berjalannya Pemerintahan Jokowi-JK sudah sepantasnya kita melakukan koreksi, menyampaikan kritik konstruktif, evaluasi menyeluruh untuk memastikan Pemerintahan Jokowi-JK tetap dalam jalur dan koridor dalam visi nawacitanya," kata dia.
Menurut dia, dua tahun berjalan sektor ekonomi menjadi paling banyak sorotan. Pembangunan infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan, banyak yang tidak tepat proses dan peruntukannya. Hal ini dinilai karena terlalu didominasi oleh investasi asing satu negara yaitu Cina. (dari berbagai sumber)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News