Para kiai bersama Pengasuh Ponpes tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) dan Mayjend TNI Wiyanto, Aster Panglima TNI saat pelaksanaan Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad di Aula gedung Yusuf Hasyim Tebuireng, Sabtu (5/11). foto: RONY SUHARTOMO/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSONLINE.com – Rapat Akbar Resolusi Jihad digelar di Aula Yusuf Hasyim Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang, Sabtu (5/11) siang. Rapat yang digagas Forum Peduli Bangsa (FBP) bersama Ponpes Tebuireng ini dihadiri Mayjend TNI Wiyanto, Aster Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta ratusan kiai dari berbagai daerah di Indonesia.
Di antara para kiai yang hadir dalam forum tersebut adalah KH. Anwar Mansur, Habib Sholeh Al Jufri, KH. Tuan Guru Turmudzi, KH. Mahfudz Syaubari, KH. Abuya Ali Akbar Marbun, Habib Nabil Al Musyawa, dan Habib Ahmad Zaen Al Kaff. Para kiai ini juga menandatangi piagam aktualisasi resolusi jihad Tebuireng.
BACA JUGA:
- Hari Ini Munas Ikapete dan Festival Pesantren Tebuireng 2026 Digelar
- 3.300 Santri Tebuireng Ikuti Mudik Bareng Idulfitri
- Ungkap Resolusi Jihad, Menko Polkam Djamari Sebut Jasa Ulama NU Besar dalam Pertahankan Kemerdekaan
- Peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama Versi Masehi, Ribuan Peserta Ikut Napak Tilas Bangkalan-Jombang

Rapat akbar ini dilaksanakan untuk membahas kedaulatan bangsa secara utuh. Terutama dari sektor ketahanan, pendidikan, ekonomi, dan digital. Sehingga dirasa perlu mencari formula untuk mengaktualisasikan resolusi jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945 silam.
“Mengapa diaktualisasikan, karena kita dalam beberapa hal belum berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat,” kata KH Solahudin Wahid (Gus Solah), Pengasuh Ponpes tebuireng Jombang saat konferensi pers usai Rapat Akbar Aktualisasi Resolusi Jihad.
Menurut Gus Solah, seharusnya sistem pendidikan pesantren yang merupakan produk Indonesia diambil sebagai khasanah kedaulatan bangsa. “Jadi, kita tidak berdaulat di negara kita sendiri. Makanya bagaimana caranya, menurut kami paling awal melalui pendidikan. Meliputi banyak aspek, tidak hanya ilmu tapi juga pembentukan akhlak, karakter bangsa. Dan ini sebenarnya menjadi tanggungjawab pemerintah sesuai amanah UUD,” jelas adik kandung Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




