JOMBANG, BANGSAONLINE.com - DPRD Jombang kembali berbagi pengetahuan dengan anggota dewan dari Kabupaten Blitar, Rabu (7/12) siang. Kedatangan DPRD Kabupaten Blitar untuk konsultasi tentang Raperda APBD tahun 2017 serta peningkatan PAD guna menopang rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat.
Sebanyak 12 anggota DPRD Blitar disambut Irwan Prakoso, anggota komisi A DPRD Jombang serta sejumlah pegawai Sekwan di ruang Banmus.
Baca Juga: Perdalam Raperda RIPK Bapemperda, DPRD Jombang Gelar Rapat
”Di Kabupaten Blitar, untuk Raperda APBD tahun 2017 baru akan disahkan 19 Desember nanti, sehingga kami ingin konsultasi upaya peningkatan PAD agar sebelum ditetapkan, kita mempunyai takaran yang tepat dengan pendapatan kami,” ujar Rifa’i ketua Pansus DPRD Kabupaten Blitar.
Menanggapi hal itu, Irwan Prakoso menjelaskan, PAD di Kabupaten Jombang diakui meningkat dibanding tahun lalu. Sebab, berbagai langkah dilakukan untuk mengimbangi dampak rasionalisasi anggaran.
”Memang benar dampak rasionalisasi tidak hanya terjadi di Kabupaten Jombang, namun di seluruh wilayah di Indonesia. Agar roda pembangunan tetap berjalan, maka kita harus mengoptimalkan PAD. Saat pengesahan Raperda APBD 2017, PAD kita naik sebanyak 6,21 persen atau sekitar Rp 344 miliar,” bebernya.
Baca Juga: Rapat Paripurna, DPRD Jombang Sahkan Empat Raperda Jadi Perda
Pada kesempatan itu DPRD Kabupaten Blitar mengakui jika PAD di daerahnya tergolong rendah. Sebab, banyak sektor yang belum terserap.
"Pemasukan retribusi untuk parkir berlangganan mereka mengaku RP 250 juta per tahun, namun sayang belum ada perda, jadi retribusi tersebut masih bekerjasama dengan pihak ketiga,” pungkas Irwan. (rom/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News