PDIP Bocorkan Rencana Reshuffle Jilid III, Gerindra Masuk Kabinet?

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Kabar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid III semakin kencang. Hal ini berkaitan dengan adanya kinerja dari beberapa yang kurang memuaskan.

Politisi PDIP Darmadi Durianto membenarkan terkait adanya perombakan kabinet ini. Darmadi mengungkapkan kemungkinan Presiden akan melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa menteri jelang akhir tahun.

“Kementerian Pendidikan, Perindustrian, Pertanian juga,” kata Darmadi dikutip dari publik-news.com, Rabu (28/12).

Menurut Darmadi, dari ketiga kementerian ini dianggap kinerjanya kurang memuaskan sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi.

“Misal Kemenperin masih lemah soal membangkitkan daya saing pelaku UMKM. Kementan masih lemah masalah kedaulatan pangan dan ini juga harus disikapi. Masih ngandalkan impor melulu. Kebijakan jangka panjang menuju kedaulatan pangan enggak jelas,” tandas anggota Komisi VI DPR ini.

Darmadi melanjutkan, kinerja menteri harus sesuai dengan apa yang menjadi visi-misi Presiden. Karena dari ketiga menteri ini juga menentukan terkait target yang ingin dicapai Presiden.

“Yang penting untuk jabatan menteri adalah conceptual skill-nya harus tinggi. Jangan hanya punya technical skill tapi conceptual skill-nya enggak punya, bisa menambah beban kerja presiden,” tegasnya.

Sementara Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, merespons isu reshuffle jilid III yang beredar beberapa hari terakhir. Ia mengatakan, seperti sebelumnya, isu itu bisa menjadi kenyataan atau tidak bergantung pada keinginan Presiden Joko Widodo.

"Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ujar Johan dilansir Tempo.co.

Johan melanjutkan, dia pun belum mendengar langsung dari Presiden Jokowi perihal akan adanya reshuffle ketiga. Meski begitu, ia tidak membantah adanya isu tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam rentang kurang-lebih setahun, dua kali Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Pada reshuffle jilid pertama tahun 2015, ia mengubah jajaran menteri bidang ekonomi, seperti memasukkan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan.

Pada 2016, Jokowi melakukan perombakan kabinet jilid kedua yang menggeser atau mengganti delapan menteri. Beberapa di antaranya memasukkan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Adapun isu reshuffle terbaru mengindikasikan masuknya kader Gerindra ke jajaran pemerintah Presiden Jokowi. Hal itu menyusul makin dekatnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi dalam beberapa bulan terakhir.

Namun, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, partainya tidak tertarik untuk masuk ke pemerintahan. Arief menilai, kinerja pemerintah tidak efisien baik dari segi organisasi hingga pelaksanaan.

"Yang pasti Gerindra enggak ada pikiran untuk masuk ke kabinet. Lalu apa dengan masuknya Gerindra ke pemerintahan bisa menolong keadaan pemerintahan yang sudah karut marut cara bekerjanya, seperti pemerintahan yang tidak efisien dan sangat gemuk dari sisi keorganisasian," kata Arief seperti dilansir merdeka.com, Rabu (28/12).

Menurutnya, tujuan awal Gerindra didirikan adalah untuk mengantarkan Prabowo menjadi presiden, bukan bergabung masuk Istana yang bukan dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus itu.

"Dari awal Gerindra berdiri, kami para kader Gerindra punya tujuannya cuma satu yaitu Prabowo Subianto jadi Presiden bukan masuk Pemerintahan dengan Presiden bukan Prabowo Subianto. Kalau maukan sejak SBY - Boediono Gerindra masuk Pemerintahan SBY- Boediono kalau cuma politisi cuma mau cari makan dan proyek-proyek," tegasnya.

Arief memprediksi, apabila partainya masuk ke pemerintahan maka akan membuat elektabilitas Gerindra dan Prabowo sebagai calon presiden merosot di Pemilu Serentak 2019 mendatang.

"Kalau pun sampai 2019 maka yang jadi perhitungan Gerindra adalah dampak negatif bergabung dalam Pemerintahan Joko Widodo - JK yang pasti akan menurunkan elektabilitas Gerindra dan Pak Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra pada pilpres 2019," klaimnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Arief menganggap di tahun pemerintahan Jokowi-JK sejumlah masalah ekonomi dan politik menjadi sorotan. Misalnya, Indonesia dinilai belum berdaulat dari aspek ekonomi. Sebab, perjanjian investasi Indonesia-China dinilai merugikan lantaran buruh China dibiarkan masuk dengan bebas ke Tanah Air.

"Misalnya Pemerintahan sudah tidak berdaulat secara ekonomi dengan memenuhi syarat dari investor asing misalnya investor China yang berinvestasi di Indonesia yang memberi syarat dengan memperkerjakan warga negaranya puluhan ribu jumlahnya tanpa di segala macam jenis pekerjaan hingga tukang batu dan tukang angkut," jelas dia.

Kondisi tersebut kontras dengan tingkat ekspor komoditas Indonesia yang kian menurun. Bahkan, terjadi deindutrialisasi dan tingginya impor pangan di Indonesia.

"Nah keadaan dalam negeri sendiri ekspor komoditas makin menurun. Cepatnya terjadi deindutrialisasi, tingginya impor pangan dan belum ada kejelasan terkait pembangunan proyek infrastruktur dengan nilai Rp 5000 triliun karena memang enggak ada dananya," pungkasnya.

Sementara salah satu partai pendukung pemerintah yakni Partai Hanura menilai rencana reshuffle hanya isu.

"Enggak ada reshuffle, itu hanya isu. Yang saya ketahui tidak ada reshuffle, tidak ada urgensinya,'' ujar politikus Hanura, Dadang Rusdiana, Rabu (28/12).

Dadang menilai, sampai saat ini tidak ada masalah pascareshuffle jilid 2 lalu. Namun, ia menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif presiden dan hanya presiden yang tahu. ''Saya berpandangan reshuffle dalam waktu dekat tidak ada urgensinya,'' ujarnya.

Isu yang beredar beberapa menteri akan dicopot dan beberapa kementerian pun akan ditambah posisi wakil menteri. (publik-news.com/tempo.co/merdeka.com)

Sumber: publik-news.com/tempo.co/merdeka.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News