Suasana rapat terkait penolakan SK Kepengurusan DPC PPP Gresik periode 2016-2021. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Mayoritas pengurus DPC PPP Kabupaten Gresik menolak SK Kepengurusan PPP Gresik periode 2016-2021 yang diturunkan oleh DPW PPP Jatim. Penolakan SK bernomor 38/SK/DPW/C/I/2017 tertanggal 21 Januari 2017 tersebut tertuang dalam rapat kordinasi yang dihadiri oleh mayoritas pengurus PPP Gresik, baik di tingkat kecamatan (PAC) hingga kabupaten (DPC).
Penolakan itu dipicu karena susunan kepengurusan tidak sesuai dengan kehendak mayoritas pengurus DPC PPP Gresik. Terlebih, soal jabatan Sekretaris.
Baca Juga: Pilkada Gresik 2024, Syahrul Belum Putuskan Bacawabup yang akan Digandeng
Berdasarkan SK tersebut, untuk jabatan Ketua, saat ini dijabat H. Achmad Nadir, sedangkan Sekretarisnya Khoirul Huda, dan Bendaharanya H. Muhaimin Abdillah.
Sedangkan Nur Qolib, sekretaris pada periode sebelumnya, diplot menjadi Ketua Majelis Pakar DPC PPP. Padahal, ia digadang akan kembali menduduki jabatan sekretaris.
"Kami menolak SK Kepengurusan tersebut karena ada indikasi rekayasa. SK tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki mayoritas DPC PPP Gresik," kata Anwar Sadad, salah satu senior PPP Kabupaten Gresik saat pertemuan di kantor DPC PPP setempat di Jalan Akim Kayat Kecamatan Gresik, Senin (30/1).
Baca Juga: Bangun Koalisi Gemuk di Pilkada Gresik 2024, Ketua Golkar Ditunjuk Jadi Fasilitator
Menurut Anwar Sadad, penentuan kepengurusan tersebut secara AD/ART PPP cacat. Sebab, tidak dilakukan dengan tahapan musyawarah dan melibatkan semua formatur.
"Hal ini jelas mencederai landasan PPP yang didasarkan pada aklakul karimah, ahlusunnah wal jamaah, dan nailai-nilai Islam yang dijunjung PPP selama ini. Kalau SK tersebut tetap dipaksakan, saya adalah orang paling pertama yang menentang," terang Anwar Sadad.
Untuk itu, Anwar Sadad yang juga salah satu tim formatur ini mendesak agar masalah tersebut diajukan ke MP (Mahkamah Partai).
Baca Juga: Harapan PPP Tak Berbalas, KH Masbuhin Tak Restui Putranya Dampingi Syahrul di Pilkada Gresik 2024
Ketua DPC PPP Kabupaten Gresik, H. Achmad Nadir mengaku tidak tahu menahu terkait turunnya SK tersebut. Ia hanya mengatakan sempat diundang Ketua DPP PPP H. M. Romahurmuziy sebelum SK tersebut turun. "Jadi SK turun ya seperti itu," klaimnya.
Menanggapai penolakan oleh mayoritas pengurus DPC, pihaknya berjanji akan meneruskannya ke DPW dan DPP. "Saya akan berjuang untuk itu. Saya jaminannya. Ini semua untuk kebesaran PPP Gresik," jelas Nadir.
Nadir menyatakan,soal penolakan SK tersebut sudah dikomunikasikan dengan DPP PPP. "Pihak DPP akan review. DPP sudah mengetahui kalau mayoritas pengurus PPP Gresik menolak kepengurusan tersebut," terangnya.
Baca Juga: Serahkan Tugas ke Syahrul, Ketua PPP Gresik Tawarkan Putra Kiai Masbuhin Faqih sebagai Bacawabup
"Yang penting saat ini adalah membesarkan PPP Kabupaten Gresik. Sebab, tugas yang akan dihadapi PPP Gresik ke depan makin besar. Terlebih, tugas menghadapi pesta demokrasi Pilpres (Pemilu Presiden) dan Pileg (Pemilu Legislatif) yang akan berlangsung bersamaan pada tahun 2019. PPP harus menjadi pemenang. Setidaknya jumlah kursi bertambah," katanya.
PPP Gresik, tambah Nadir, juga akan mempersiapkan Pilkada Gresik 2020. "Nanti PPP harus bisa mengegolkan calon bupati dan calon wakil bupati. Siapapun mereka," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Gresik, Khoirul Huda. Ia menyatakan, dirinya tidak tahu menahu soal keputusan susunan Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Gresik. "Saya dan Pak Nadir bukan formatur. Makanya, kami tidak tahu," katanya. (hud/rev)
Baca Juga: Pilkada 2024, Ketua DPC PPP Gresik: Syahrul Munir dan Asluchul Alif Dipanggil DPP
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
