PPP Gresik Kubu Romy dan Djan Faridz sama-sama Rilis Kepengurusan Periode 2016-2021

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kisruh kepengurusan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di Gresik terus berlanjut. Baik PPP kubu Romahurmuziy, maupun kubu Djan Faridz tetap mengklaim kalau mereka sama-sama memiliki keabsahan menjalankan roda organisasi. Mereka sama-sama mengklaim mengantongi SK (Surat Keputusan) yang legal untuk mengendalikan partai berlambang ka'bah tersebut.

Menariknya, hampir dalam waktu bersamaan kedua kubu tersebut mempublis susunan kepengurusan teranyar.

DPC PPP Gresik Kubu Djan Faridz, yang diketuai Ali Mukid, mempublis SK Kepengurusan periode 2016-2021 yang dikeluarkan DPW PPP pada tanggal 26 Desember 2016 bernomor 339A/SK/DPW/C/XII/2016.

Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa untuk posisi Ketua dijabat oleh Ali Mukid, Sekretaris Ahmad Effendi dan Bendahara Abdullah Qonik.

Tak mau kalah, DPC PPP kubu Romy yang diketuai Achmad Nadir juga mempublis SK kepengurusan periode 2016-2012. Dalam SK DPW PPP bernomor 38/SK/DPW/C/I/2017 tertanggal 21 Januari 2017 tersebut, DPC PPP dipimpin H. Achmad Nadir. Sedangkan Sekretaris dijabat Khoirul Huda dan Bendahara dijabat H. Muhaimin Abdillah.

Yang menarik, dalam SK tersebut tercantum sejumlah nama dengan orang yang sama, berada dalam dua kubu. Misalnya Syafiqi Zain. Dia di kepengurusan PPP kubu Ali Mukid menduduki jabatan Wakil Ketua, sedangkan di kubu Achmad Nadir juga tercantum menduduki jabatan Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga.

Ach. Nadir dikonfirmasi BANGSAONLINE.com mengklaim bahwa persoalan PPP sudah klir. "PPP yang dianggap sah oleh pemerintah adalah kubu Romy. Karena persoalan tersebut sudah klir dan tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Kubu kita yang sah," katanya.

Menurutnya, kepengurusan PPP kubu Romy sudah sah, karena mengacu putusan MA (Mahkamah Agung) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemenkum HAM, yang diakui adalah kubu Romy. "Jadi sudah selesai, tak perlu diberdebatkan lagi," terangnya.

Sayang, PPP kubu Ali Mukid belum berhasil dikonfirmasi soal keabsahan kepengurusan DPC PPP Gresik periode 2016-2021. (hud/ros/rev)